Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Perda denda dan peradilan adat di Jayawijaya belum disosialisasikan
  • Selasa, 10 Juli 2018 — 16:20
  • 332x views

Perda denda dan peradilan adat di Jayawijaya belum disosialisasikan

Perda ini harus sama-sama disosialisasikan,  tidak hanya satu lembaga tertentu. Serta harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peran LMA, hakim adat, polisi adat dan juga hukum positif.
Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Wamena, Jubi  - DPRD Jayawijaya telah mengesahkan peraturan daerah (Perda) tentang denda adat atau peradilan adat tahun lalu, namun hingga kini belum ada sosialisasinya.

Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo mengatakan, sejak ditetapkan hingga kini masih terkendala soal sosialisasi serta penyiapan perangkat pada lembaga-lembaga yang ditentukan pada Perda tersebut.

"Saya tidak tahu persis turunan dari Perda itu, namun hal ini memang untuk mengatur mengenai segala macam denda dan peradilan adat khususnya di Jayawijaya," katanya kepada wartawan di Wamena, Selasa (10/7/2018).

Menurut dia, nantinya dalam Perda ini akan ada hakim adat yang di dalamnya terdapat Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan kontruksi tersebut yang sedang dirancang oleh badan legislasi dewan, agar bisa segera dilakukan sosialisasi.

Selain itu, kendala juga ada pada penganggaran, karena banyak yang akan terlibat seperti berapa banyak hakim adat dan semuanya yang disiapkan di dalamnya.

Jika Perda ini diterapkan, segala sesuatu yang terjadi di wilayah hukum adat Jayawijaya harus diselesaikan dengan peraturan daerah yang ada, tidak boleh gunakan peraturan adat dari luar Jayawijaya. "Seperti kasus-kasus kriminal," kata dia.

Taufik menambahkan, Perda ini harus sama-sama disosialisasikan,  tidak hanya satu lembaga tertentu. Serta harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peran LMA, hakim adat, polisi adat dan juga hukum positif.

"Harus dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika diberlakukan di masyarakat tidak ada efek balik yang merugikan. Sehingga nantinya bisa dipilah, mana yang jadi kewenangan polisi, sehingga sampai sekarang masih sulit diterapkan," katanya.

Sekretaris daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengaku jika Perda ini sedang diadakan perbaikan-perbaikan yang perlu dilihat kembali, seperti kesamaan hukum secara nasional dengan denda adat.

"Ini tugas DPRD dan merapatkan beberapa lembaga yang akan diajak untuk membicarakan hal ini." katanya. 

Perda ini juga sebenarnya sudah dianggarkan dua tahun lalu sekitar satu Miliar lebih rupiah, sehingga untuk pelaksanaan tidak perlu anggarkan lagi tinggal sosialsiasi dan laksanakan. "Sekarang tinggal samakan pendapat dan dijalankan, " ujar Walilo. (*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Hari kelima pendaftaran Bawaslu, banyak belum kembalikan berkas

Selanjutnya

66 jamaah calon haji Jayawijaya diberangkatkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe