Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Izin ada di provinsi, Satpol PP Merauke tak bisa tertibkan penggalian pasir ilegal
  • Selasa, 10 Juli 2018 — 19:07
  • 543x views

Izin ada di provinsi, Satpol PP Merauke tak bisa tertibkan penggalian pasir ilegal

“Dari dulu saya sampaikan bahwa yang namanya Peraturan Daerah (Perda) tentang galian golongan C, izinnya ditarik ke provinsi. Sehingga kami di sini tak bisa mengambil langkah tegas penertiban,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong PRaja (Satpol PP) Kabupaten Merauke, Elyas Refra.
Kepala Satpol PP Merauke, Elyas Refra, berikan keterangan pers kepada wartawan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Kepala Satuan Polisi Pamong PRaja (Satpol PP) Kabupaten Merauke, Elyas Refra, menegaskan pihaknya tak bisa mengambil langkah untuk melakukan penertiban terhadap penggalian pasir secara ilegal karena izin penertiban telah ditarik ke provinsi.

Hal itu disampaikan Refra kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/7/2018). 

“Dari dulu saya sampaikan bahwa yang namanya Peraturan Daerah (Perda) tentang galian golongan C, izinnya ditarik ke provinsi. Sehingga kami di sini tak bisa mengambil langkah tegas penertiban,” katanya.

Selama ini, lanjut Refra, yang dijalankan adalah Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang ketertiban umum.

Sebenarnya, kata dia, penindakan terhadap mereka yang melakukan penggalian pasir dapat dilakukan jika ada Peraturan Bupati Merauke.

“Saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati Merauke, namun belum ada tindaklanjutnya,” ungkap dia.

Jadi, menurutnya, menunggu saja petunjuk lebih lanjut dari pimpinan di tingkat atas.

“Kalau ada laporan masyarakat diterima sehubungan dengan penggalian pasir, kami tak langsung mengambil tindakan, lantaran tak mengantongi dasar hukum jelas,” tuturnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, mengaku aksi penggalian pasir masih terjadi di sejumlah tempat seperti Kampung Urumb, Distrik Semangga.

“Berulang kali saya ingatkan kepada masyarakat setempat agar tak melakukan penggalian pasir lagi karena akan terjad abrasi secara perlahan-lahan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Merauke: Aksi demonstrasi mahasiswa tak jelas

Selanjutnya

Stok pupuk bersubsidi di distributor sebanyak 2.800 ton

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe