Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Agar dekat Gereja, warga Rendani minta reklamasi pantai jadi tempat relokasi
  • Selasa, 10 Juli 2018 — 23:22
  • 604x views

Agar dekat Gereja, warga Rendani minta reklamasi pantai jadi tempat relokasi

Selasa (10/7/2018),  puluhan warga Rendani bersama mahasiswa di Manokwari mendatangi kantor MRP dan DPR Provinsi Papua Barat sembari menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi, serta menanyakan besaran nilai kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah bagi warga di areal proyek.  
Warga Rendani yang terkena dampak proyek Bandara, menyampaikan aspirasi ke kantor DPR Papua Barat. Minta tempat relokasi tidak jauh dari Gereja tempat mereka ibadah - Jubi/Hans Kapisa.
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Rencana pemerintah daerah Manokwari dan Provinsi Papua Barat untuk merelokasi warga disekitar areal Proyek pelebaran landasan pacu (run way) bandar udara Rendani Manokwari belum tuntas.

Selasa (10/7/2018),  puluhan warga Rendani bersama mahasiswa di Manokwari mendatangi kantor MRP dan DPR Provinsi Papua Barat sembari menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi, serta menanyakan besaran nilai kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah bagi warga di areal proyek.  

Niko Mambrasar penanggungjawab aksi mengatakan, kedatangan warga Rendani ke MRP untuk menanyakan kerja panitia khusus (pansus) yang pernah dibentuk untuk mengawal aspirasi serupa. Karena sampai saat ini, warga Rendani masih tetap bertahan karena belum jelasnya status mereka.

"Kami datangi MRP Papua Barat untuk tanyakan kelanjutan aspirasi yang pernah kami sampaikan. Warga Rendani yang kena dampak proyek  bandara masih tetap bertahan, karena sebagian adalah warga Jemaat gereja GKI Pengharapan Rendani yang tidak ingin direlokasi jauh dari rumah ibadah mereka,” ujarnya.

 Kata Niko, selain mendatangi MRP Papua Barat, selanjutnya warga menuju kantor DPR Papua Barat sekaligus membacakan pernyataan sikap sebagai aspirasi dan diserahkan kepada anggota DPR Papua Barat untuk dilanjutkan kepada Pemda Manokwari dan Pemprov Papua Barat. 

"Dalam pernyataan sikap, warga yang terkena dampak pelebaran bandara Rendani minta Pemda Manokwari untuk meninjau kembali tempat relokasi karena dinilai tidak transparan dan jauh dari rumah ibadah. Warga juga minta agar DPR Papua Barat bisa meninjau kembali pemberian kompensasi bagi warga yang terkena dampak proyek bandara karena nominalnya tidak layak,” ujarnya. 

Dikatakan Niko, pernyataan sikap selanjutnya bahwa warga meminta Pemda Manokwari segera melakukan pendataan ulang jumlah KK yang terkena dampak proyek karena berkaitan dengan pemberian kompensasi.

 
"Warga juga minta agar tempat relokasi tak jauh dari Gereja GKI Pengharapan Rendani tempat ibadah mereka. Sebagai solusi tawaran warga, mereka minta Pemda mereklamasi pesisir pantai Rendani sebagai tempat relokasi,” ujar Niko menjelaskan. 

Ketua Komisi C bidang Pembangunan DPR Papua Barat, Immanuel Yenu, saat menerima aspirasi yang disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap tersebut mengaku akan menindaklanjuti dalam rapat  komisinya.  

"Saya sudah terima aspirasinya mewakili Ketua DPR Papua Barat yang saat ini di luar kota. Ini akan kami tindak lanjut dalam rapat komisi C bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan termasuk Pemda Manokwari dan Pemprov Papua Barat,” ujarnya. 

Sementara, Anthon Rumbruren anggota MRP Papua Barat yang juga ketua pansus penyelesaian bandara Rendani mengatakan, melalui pansus yang dibentuk, pihaknya sudah meninjau langsung dan mencatat sejumlah poin penting yang berkaitan dengan hak asasi warga Rendani di areal proyek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten dan pemprov Papua Barat. 

"Kita sudah lakukan dengar pendapat dengan warga Rendani sekaligus mencatat hal-hal penting yang menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi mereka yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kompensasi maupun tempat relokasi,” ujar Rumbruren. 

MRP Papua Barat punya aturan kerja dan keterbatasan kewenangan, sehingga diharapkan kerjasama Fraksi Otonomi khusus DPR Papua Barat untuk turut mendorong upaya tersebut. Tapi kenyataannya tak demikian.

"MRP tidak bisa kerja sendiri, kita butuh fraksi Otsus DPR Papua Barat. Tapi selama ini tidak pernah mereka punya kesempatan  duduk bersama kami untuk membahas persoalan warga Rendani ini,” ujarnya. 

Dia berharap, fraksi Otsus di DPR Papua Barat tidak tinggal diam melihat kondisi warga Rendani yang notabene sebagian besar Orang Asli Papua (OAP).

"Wakil rakyat di bidang Otsus jangan bicara politik yang terlalu tinggi, tapi mari kita selesaikan dulu keluhan warga Rendani,” tegas Rumbruren. (*)

loading...

Sebelumnya

Mnukwar dorong rehabilitasi mangrove Teluk Wondama

Selanjutnya

Pendaftaran Bacaleg DPD RI dibuka

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe