Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gubernur dan wakil gubernur terpilih harus bebas dari intervensi timses
  • Rabu, 11 Juli 2018 — 17:25
  • 656x views

Gubernur dan wakil gubernur terpilih harus bebas dari intervensi timses

“Penempatan pejabat dalam sistem birokrasi di lingkungan Pemprov Papua adalah kewenangan mutlak gubernur dan wakilnya. Jangan intervensi gubernur dan wakilnya dalam hal ini dan urusan birokrasi lainnya,” kata Nusi kepada Jubi, Rabu (11/7/2018).
Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusi – Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusi mengatakan, jika gubernur dan wakil gubernur Papua terpilih nantinya telah dilantik, harus bebas dari intervensi siapa pun dalam melaksanakan pemerintahan, termasuk tim sukses (timses).

“Penempatan pejabat dalam sistem birokrasi di lingkungan Pemprov Papua adalah kewenangan mutlak gubernur dan wakilnya. Jangan intervensi gubernur dan wakilnya dalam hal ini dan urusan birokrasi lainnya,” kata Nusi kepada Jubi, Rabu (11/7/2018).

Ia mengatakan, tugas timses sudah berakhir seiring berakhirnya pilkada atau setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua terpilih. Timses tidak boleh ikut andil dalam kebijakan birokrasi, karena hal itu akan bedampak pada kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemprov Papua, tidak boleh dilatar belakangi faktor tertentu. Mereka yang dipercayakan menduduki suatu jabatan, harus benar-benar memiliki kapasitas.

Hal yang sama dikatakan Ruben Magai, salah satu koordinator relawan Lukas Enembe-Klemen Tinal (LUKEMEN), pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 1, yang memperoleh suara terbanyak dalam pilgub Papua sesuai hasil pleno KPU Papua.

“Urusan birokrasi, itu bukan ranah relawan lagi. Itu ranah pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Ruben.

Meski begitu, politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi I DPR Papua itu berterimakasih kepada 150 tim relawan LUKMEN di 28 kabupaten dan satu kota, karena telah bekerja maksimal memenangkan paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal dalam pilgub Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Mahasiswa Papua terus mendapat ancaman dan diskriminasi

Selanjutnya

PMKRI Jayapura: aparat pelaku kekerasan terhadap mahasiswa Papua harus dihukum

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe