Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Anggota DPRD Paniai minta Timsel Bawaslu Meepago, lebih ketat menyeleksi
  • Rabu, 11 Juli 2018 — 18:33
  • 686x views

Anggota DPRD Paniai minta Timsel Bawaslu Meepago, lebih ketat menyeleksi

Gobay menilai, Pilkada Paniai batal lantaran kinerja Panwaslu yang tidak netral dalam fungsi pengawasan.
Anggota DPRD Paniai, Deni Gobay bersalaman dengan mantan Bupati Paniai, Hengky Kayame dalam suatu kesempatan – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Paniai, Jubi – Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, Deni Gobay meminta tim seleksi Bawaslu sewilayah adat Meepago, agar menyeleksi anggota Bawaslu secara ketat dengan melihat rekam jejak mereka selama ini.

“Saya minta kepada Timsel Bawaslu Meepago bahwa waktu tahapan seleksi Bawaslu, tiga orang Panwaslu Paniai yang masih aktif tidak boleh diterima dan jangan loloskan ke tahapan berikutnya,” ujar anggota DPRD Paniai, Deni Gobay kepada Jubi via selularnya, Rabu, (11/7/2018).

Gobay menilai, Pilkada Paniai batal lantaran kinerja Panwaslu yang tidak netral dalam fungsi pengawasan.

“Karena mereka ini adalah pemicu konflik hingga Pilkada Paniai dibatalkan. Sekali lagi, tidak boleh tiga anggota Panwaslu Paniai diakomodir kembali,” katanya.

Jurnalis Jubi telah berupaya mencari konfirmasi kepada Ketua Panwaslu Paniai, Alex Pigome. Di telepon empat kali dan dua kali SMS namun tak ada satupun respon dan jawaban. Bahkan, Jubi telah menelpon Sekretaris Panwaslu Paniai, Elihut Yukei. Hasilnya juga sama.

Perwakilan masyarakat Paniai, Imbertus Pigai mengatakan, Pilkada Paniai batal karena kinerja Panwaslu yang tidak menunjukkan netralitas dalam pengawasan pada tahapan Pilkada berlangsung di bumi Wagadei.

Pigai mengatakan, Panwaslu bekerja tidak berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu yang termuat di dalam Perbawaslu No.2 tahun 2015 tentang Pengawas Pemilihan Umum, Pasal (6) Poin 3 dan Pasal 17 dan Undang-undan No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 77 dan 78 sehingga Pilkada bisa batal.

“Hal itu terlihat sejak Panwaslu membatalkan SK KPU Panai Nomor 25 dan Nomor 31 yang dilakukan tanpa prosedural hukum,” kata Imbertus Pigai. (*)

 


 

loading...

Sebelumnya

Masyarakat nilai kinerja Panwaslu tidak netral dalam Pilkada Paniai

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe