Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. SKP HAM: buka ruang demokrasi untuk mahasiswa Papua, usut pelecehan seksual
  • Rabu, 11 Juli 2018 — 19:14
  • 620x views

SKP HAM: buka ruang demokrasi untuk mahasiswa Papua, usut pelecehan seksual

tujuan mahasiswa saat itu adalah hendak memutar film “Biak Berdarah” dan berdiskusi sebagai intelektual muda dan selaras dengan penegakan Hukum dan HAM. Namun mereka mendapatkan tekanan, intimidasi dan pelecehan seksual saat insiden pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya
Solidaritas Korban Pelanggaran HAM ( SKP HAM ) ketika menggelar jumpa pers di kantor LBH Papua -(Doc. LBH Surabaya).
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Solidaritas Korban Pelanggaran HAM ( SKP HAM ) Papua menuntut agar pemerintah membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa Papua dan usut tuntas pelecehan seksual” . Sebab hak sipil merupakan kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.

Koordinator ( SKP HAM ) Penehas Lokmbre mengatakan, dalam Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

"Namun pada Hari Jumat (06/07/2018) Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan diskusi mingguan di Asrama Mahasiswa Papua, Tambaksari, Surabaya didatangi oleh Satpol PP, polisi, tentara. Saat itu mereka menyajsukan aparat keamanan yang menggunakan senjata laras panjang, hal ini sangat ironi," kata Penehas dalam pers rilis yang diterima Jubi, Rabu (11/8/2018).

Lanjut Penehas, tujuan mahasiswa saat itu adalah hendak memutar film “Biak Berdarah” dan berdiskusi sebagai intelektual muda dan selaras dengan penegakan Hukum dan HAM. "Namun mereka mendapatkan tekanan, intimidasi dan pelecehan seksual saat insiden pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya," katanya.

Penehas mengatakan, Menurut laporan LBH Surabaya, insiden tersebut diawali saat Camat Tambaksari bersama ratusan anggota Kepolisian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya mendatangi Asrama Mahasiwa Papua dengan dalih melaksanakan operasi Yustisi.

"Namun ketika perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu Pengacara Publik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bisa menunjukkan surat tersebut sekitar pukul 20.30 WIB. Masih dalam laporan LBH Surabaya, dua orang peserta diskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata kasar kemudian situasi mulai memanas," terangnya.

Lanjutnya, Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya M.Sholeh diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Pihaknya menuntut kasus ini segera usut tuntas, dalam rangka menjaga nama baik institusi kepolisian. Karena tidak sepatutnya pengayom masyarakat melakukan pelecehan seksual.

"Selain insiden pada tanggal 6 Juni 2018 , tindakan represif aparat Kepolisian terhadap mahasiswa Papua, pernah terjadi pada tanggal 1 Juli 2018 lalu, dimana diskusi yang dilaksanakan oleh Mahasiwa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Malang, dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian sehingga mengakibatkan beberapa Mahasiswa Papua terluka. Sehingga tindakan kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan aparat negara kepada Mahasiswa Papua," katanya.

Sementara itu Direktur LBH Papua Simon Pattirajawane mengatakan, perlakuan aparat kemanan merupakan pelanggaran HAM, Dan juga tidak sejalan dengan pemerintah yang telah berkomitmen dalam pemajuan dan melindungi HAM dengan melakukan ratifikasi konvenan Hak Sipil Politik (Sipol), melalui UU No 12/2005 Selain itu, dengan melihat berbagai fakta dan bukti-bukti tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan oleh gabungan aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Oleh sebab itu, Simon mengatakan, kami yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggara (SKP) HAM Papua mendesak Presiden Republik Indonesia segera memerintahkan Kepolisian dan TNI menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap Mahasiswa Papua yang ada di Kota Surabaya, Kota Malang maupun kota studi lainnya dalam kebebasan berserikat dan berkumpul serta membuka ruang demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara damai termasuk di Papua dan Papua Barat, " katanya.

"Komnas HAM segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus Intimidasi, teror dan rasisme yang dilakukan oleh aparat keamanan dan kelompok-kelompok masyarakat/ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Kota Malang termasuk di Yogya , Makassar, Manado, Denpasar dan Jakarta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, " katanya. 

Selain itu, pihaknya mendesak agar Wali Kota Surabaya segera memecat Camat Tambaksari atas tindakan malprosedur dan membuat “gaduh” terkait operasi Yustisi yang dilakukan kepada penghuni Asrama Mahasiswa Papua, tanpa membawa surat perintah.(*)

loading...

Sebelumnya

PMKRI Jayapura: aparat pelaku kekerasan terhadap mahasiswa Papua harus dihukum

Selanjutnya

Bupati Nduga : Saya minta warga tidak lari sembunyi ke hutan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe