Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Hendrik: Pungutan dilakukan sepanjang ada kesepakatan bersama ortu siswa
  • Rabu, 11 Juli 2018 — 21:27
  • 475x views

Hendrik: Pungutan dilakukan sepanjang ada kesepakatan bersama ortu siswa

Menurutnya, pungutan yang diambil dari orangtua setiap bulan senilai Rp 50 ribu merupakan hasil kesepakatan. Bahkan, jika orangtua tak mampu, bisa membayar Rp 30 ribu saja.  Khusus orang asli Papua yang tidak mampu, dibebaskan pungutan tetapi harus menyertakan surat dari kelurahan.
Ketua Komisi SMPN 1 Merauke, Hendrikus Mahuze, sedang berikan keterangan pers kepada wartawan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)1 Merauke, Hendrikus Mahuze, mengatakan pungutan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan bersama orangtua siswa-siswi.

Hal itu disampaikan Hendrikus kepada Jubi, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, pungutan yang diambil dari orangtua setiap bulan senilai Rp 50 ribu merupakan hasil kesepakatan. Bahkan, jika orangtua tak mampu, bisa membayar Rp 30 ribu saja.  Khusus orang asli Papua yang tidak mampu, dibebaskan pungutan tetapi harus menyertakan surat dari kelurahan.

Hendrikus juga menjelaskan pungutan itu bukan untuk tunjangan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta wali kelas tetapi insentif.

“Kami sudah luruskan kembali bahwa yang diberikan kepada guru, bukan tunjangan tetapi insentif. Saya kira wajar jika diberikan penghargaan, karena para guru terutama wali kelas, mengabdi lebih dari 24 jam. Lalu, semua itu juga melalui kesepakatan bersama orangtua. Tidak atas inisiatif komite,” ungkap dia.

Ditambahkan, pembayaran insentif, hanya berkisar 15 persen. Sedangkan sisa uang yang dikumpulkan orangtua dimanfaatkan merehab bangunan sekolah, penambahan pagar depan sekolah, serta pelataran tempat parkir dan pembuatan gapura. 

Lalu,  jelas dia, pembayaran tunjangan tidak dilakukan setiap bulan, tetapi tiga bulan sekali.

“Jadi, saya ingin klarifikasi bahwa bukan pungutan liar (pungli). Tetapi atas dasar kesepakatan rapat bersama orangtua,” katanya.

Mantan Ketua Komite SMPN 1 Merauke, Lukas Lena, menegaskan jika orang mengatakan pungli ketika tak ada kesepakatan dengan ortu. Ini jelas-jelas ada pertemuan dan diambil keputusan bersama.

“Lalu dimana salahnya dan dikatakan pungli,” tegasnya.

Ditanya larangan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Felix Liem Gebze, agar tak melakukan pungutan kepada orangtua siswa, Lukas menegaskan itu dapat dilakukan ketika rancangan pembelanjaan dari masing-masing sekolah diakomodir semuanya.

“Kalau sekolah usulkan Rp 1 miliar dan langsung diresponi positif oleh dinas, maka sudah pasti komite tak akan memungut lagi iuran dari orangtua,” ungkapnya.

“Rekan-rekan wartawan bisa melihat bangunan SMPN I Merauke sekarang. Katanya menjadi favorit dan patokan sekolah lain. Namun kondisinya seperti begini. Dimana plafon sudah mulai rusak dan lain-lain,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Stok pupuk bersubsidi di distributor sebanyak 2.800 ton

Selanjutnya

Pelindo Merauke: Pelabuhan bukan tempat menyimpan barang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe