Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tentara dan polisi serang Nduga,tanpa koordinasi dengan Pemda
  • Kamis, 12 Juli 2018 — 18:55
  • 4370x views

Tentara dan polisi serang Nduga,tanpa koordinasi dengan Pemda

Saya dengan pak bupati ada di Keneyam, namun tidak ada koordinasi langsung melakukan serangan udara, sehingga kami mempertanyakan ini aturannya seperti apa, aksi ini merupakan salah satu pelanggaran HAM
Bupati Nduga bersama rakyat berkumpul di Keneyam ketika aparat kepolisian menyerang markas TPN-OPM di Alguru (Jubi/Ist)
Islami Adisubrata
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Wamena, Jubi – Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge mengungkapkan, pengejaran kelompok bersenjata yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia sejak Rabu (11/7/2018),  tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Menurut Nimiangge saat dihubungi wartawan dari Wamena, Kamis (12/7/2018), akibat dari aksi itu banyak masyarakat yang melarikan diri ke dalam hutan karena trauma, pemerintah juga masih sulit untuk meminta masyarakat kembali lagi ke dalam kota Keneyam, begitu juga masyarakat yang ada di Keneyam mengungsi ke Timika.

“Tidak pernah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan langsung melakukan penyerangan. Kami pun belum bisa melihat korban jiwa dari masyarakat, karena masyarakat masih banyak mengungsi ke hutan,” katanya.

Untuk itu dirinya meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukannya dari Nduga, karena aksi penyerangan itu sangat meresahkan masyarakat.

“Saya dengan pak bupati ada di Keneyam, namun tidak ada koordinasi langsung melakukan serangan udara, sehingga kami mempertanyakan ini aturannya seperti apa, aksi ini merupakan salah satu pelanggaran HAM,” kata dia.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak mengizinkan untuk melakukan penyerangan dalam bentuk apapun yang membuat keresahan di masyarakat, tugas aparat keamanan itu sebenarnya mengamankan negara. Bukan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

"Kami tidak menginginkan hal seperti ini terjadi karena tanpa ijin dari pemerintah daerah, melakukan tindakan karena ini merupakan pelanggaran," ujarnya.

Anggota DPRD Nduga, Yoas Beon mengakui dari informasi yang diterimanya memang benar ada penyerangan lewat udara dan dilaporkan aparat juga melakukan pengeboman, sehingga lahan kebun masyarakat juga rusak dan masyarakat semuanya sudah tidak ada dalam kampung Alguru. Semua sudah ada dalam hutan.

"Laporan yang kami terima korban jiwa dari masyarakat belum terdata, namun aparat sudah menduduki lokasi yang diduga menjadi markas kelompok bersenjata di kabupaten Nduga," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Mama Yosepha: "Indonesia mesti bertanya, mengapa mereka itu berjuang?"

Selanjutnya

Legislator desak penarikan aparat keamanan dari Nduga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe