TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Papua Forest Watch pertanyakan terhentinya proses hukum illegal logging
  • Minggu, 15 Juli 2018 — 12:11
  • 1499x views

Papua Forest Watch pertanyakan terhentinya proses hukum illegal logging

Juru bicara PFW, Gunawan, di Sorong, Papua Barat, pekan lalu, juga mempersoalkan barang bukti kejahatan kehutanan di Kabupaten Teluk Bintuni yang hilang. "Kehilangan barang bukti sangat menghambat pengungkapan kasus illegal logging di daerah tersebut," katanya.
Ilustrasi praktek illegal logging – Jubi/Mongabay
ANTARA
[email protected]
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sorong, Jubi - Papua Forest Watch (PFW), organisasi masyarakat sipil yang mengawasi dan mendorong penegakan hukum kejahatan kehutanan di Papua, mempertanyakan proses hukum penebangan liar di Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, dan Sorong.

Juru bicara PFW, Gunawan, di Sorong, Papua Barat, pekan lalu, juga mempersoalkan barang bukti kejahatan kehutanan di Kabupaten Teluk Bintuni yang hilang.

"Kehilangan barang bukti sangat menghambat pengungkapan kasus illegal logging di daerah tersebut," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Papua Barat telah menangkap dan menahan barang bukti kayu olahan, alat berat, dan kendaraan angkutan, serta petugas kapal pembawa kayu merbau.

Namun, kata Gunawan, penegak hukum belum berhasil mengungkapkan dan menetapkan satu pun tersangka dalam tiga kasus kejahatan kehutanan di tiga daerah tersebut selama Januari hingga April 2018.

PFW minta penegak hukum serius mengungkap dan menetapkan tersangka agar pelaku mendapat sanksi yang seadil-adilnya atas perbuatan mereka yang merugikan masyarakat dan negara.

Gunawan berharap lembaga penegak hukum terbuka dan selalu menginformasikan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan kasus kejahatan kehutanan tersebut kepada media sehingga publik mengetahuinya.

"Keterbukaan penegakan hukum tersebut supaya masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengawasi kinerja aparat dan penegakan hukum," katanya. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Swiss-bel Hotel Manokwari pakai fasilitas umum untuk parkiran, Ini kritikan BEM Unipa

Selanjutnya

Mandacan: Kami bangga jadi tuan rumah Pesparawi Mahasiswa Nasional

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe