Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. KLHK evaluasi penangkaran buaya di Sorong
  • Rabu, 18 Juli 2018 — 07:44
  • 451x views

KLHK evaluasi penangkaran buaya di Sorong

Untuk mencegah kejadian berulang, KLHK minta pemegang izin penangkaran melakukan penjagaan dan pengamanan ketat di kolam penangkaran, dan Ditjen KSDAE segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap CV. MLA yang terletak di SP 1 Aimas, Kabupaten Sorong.
Bangkai ratusan buaya yang dibantai warga Sorong, Sabtu (14/7/2018) – Jubi/Tempo.co
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sorong, Jubi - Pascainsiden pembantaian ratusan buaya oleh masyarakat di Sorong pada Sabtu (14/7), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat melakukan sejumlah langkah evaluasi guna menyelesaikan kasus ini.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, dalam keterangan tertulis yang diterima di Sorong, Rabu (18/7/2018), mengatakan guna menyelesaikan kasus ini diharapkan semua instansi terkait dapat berkoordinasi dengan baik.

"Sekarang bukan saatnya untuk mencari-cari kesalahan instansi terkait, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kasus ini dapat diselesaikan secara berkeadilan dan hak-hak warga negara dilindungi oleh Negara," ujar Wiratno.

Untuk mencegah kejadian berulang, KLHK minta pemegang izin penangkaran melakukan penjagaan dan pengamanan ketat di kolam penangkaran, dan Ditjen KSDAE segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap CV. MLA yang terletak di SP 1 Aimas, Kabupaten Sorong.

"Bila terjadi hal-hal yang terkait dengan satwa liar agar melapor ke call center BBKSDA Papua Barat, di nomor 0811 4850 0040," kata Wiratno.

KLHK, lanjutnya, juga mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama dan tidak berbuat anarkis.

Buaya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa. Namun, khusus di Papua buaya masuk dalam kategori satwa buru dan dapat dimanfaatkan dengan pengaturan khusus.

CV. MLA memiliki izin penangkaran dengan Keputusan Direktur PHKA Nomor SK.264/IV-SET/2013, tanggal 9 Desember 2013 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penangkaran Buaya Air Tawar (Crocodilus novaegiuneae) dan Buaya Muara (Crocodillus porossus) yang dilindungi undang-undang.

Izin diberikan karena penangkaran ini telah memenuhi persyaratan yang diperoleh dari pemerintah daerah, antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan surat keterangan lokasi, yang menyatakan bahwa lokasi itu tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Sebanyak 292 buaya di penangkaran tersebut ramai-ramai dibantai oleh sekelompok warga dan aparat tidak bisa menghentikannya setelah ada laporan seorang warga tewas diserang buaya di kolam penangkaran itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Amus Atkana ingatkan Parpol jangan buang waktu

Selanjutnya

Inspektorat Papua Barat investigasi perjalanan dinas fiktif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe