Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Inspektorat Papua Barat investigasi perjalanan dinas fiktif
  • Rabu, 18 Juli 2018 — 07:52
  • 609x views

Inspektorat Papua Barat investigasi perjalanan dinas fiktif

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari, Selasa (16/7/2018), mengatakan ASN yang terbukti menyelewengkan anggaran perjalanan dinas akan menjalani dua persidangan. "Selain sidang MP-TPTGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), mereka juga wajib menjalani sidang kode etik," katanya.
Ilustrasi, ASN di Papua – Jubi/AS.id
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Inspektorat Pengawas Daerah Provinsi Papua Barat mulai menyebar tim investigasi perjalanan dinas fiktif aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini.

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari, Selasa (16/7/2018), mengatakan ASN yang terbukti menyelewengkan anggaran perjalanan dinas akan menjalani dua persidangan.

"Selain sidang MP-TPTGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), mereka juga wajib menjalani sidang kode etik," kata Sugiyono.

Selain membayar ganti rugi atas penyelewengan dan atau mark up anggaran perjalanan dinas, pelaku akan menerima sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Undang Undang ASN.

"ASN yang menyelewengkan dana dengan modus apapun, itu namanya tidak beretika. Makanya, dia juga wajib menjalani sidang majelis kode etik. Sanksinya tergantung dengan perbuatannya," katanya menambahkan.

Terlepas dari kasus perjalanan dinas, lanjutnya, cukup banyak ASN di Papua Barat yang akan menjalani sidang kode etik. Saat ini tujuh orang telah menjalani persidangan.

Menurut dia, lebih dari 50 ASN harus menjalani sidang. Sidang majelis kode etik akan kembali digelar setelah Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan kembali ke Manokwari.

"Kami menunggu Pak Sekda. Beliau masih menjalani tugas pendidikan di Jakarta. Setelah balik akan kami koordinasikan, termasuk terkait kasus perjalanan dinas ASN," kata.

Ketika ditanya tentang proses kepegawaian mantan narapidana korupsi, Sugiyono menyatakan mereka akan menjalani proses tersendiri. Proses bagi pejabat mantan koruptor akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). (*)

loading...

Sebelumnya

KLHK evaluasi penangkaran buaya di Sorong

Selanjutnya

Golkar Papua Barat panaskan mesin partai dengan puluhan calegnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe