Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Separuh tanah Papua sudah jadi milik perusahaan?
  • Rabu, 18 Juli 2018 — 18:15
  • 5268x views

Separuh tanah Papua sudah jadi milik perusahaan?

kolaborasi negara dan bisnis mengancam masyarakat adat di Papua
Yason Ngelia saat melakukan demonstrasi - (Jubi/doc)
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua) Yason Ngelia menilai, separuh tanah Papua telah menjadi milik perusahaan (tidak termasuk milik negara), bukan milik masyarakat adat Papua lagi.

Pernyataannya itu  merujuk ke data Yayasan Pusaka Jakarta pada 2016 silam yang mencatat, perusahaan tambang di Papua Barat telah menguasai lahan seluas 3.178.722 ha dengan 115 izin perusahaan.

Sedangkan pertambangan di Papua seluas 5.932.071 ha dengan 125 izin perusahaan. Perusahaan HPH (hak penguasaan hutan) di Papua barat seluas 5.388.983 ha dengan 35 izin perusahaan, Papua seluas 7.945.277 ha dengan 41 izin perusahaan. Perusahaan sawit secara keseluruhan Papua dan Papua barat seluas 2.453.484 ha. Sedangkan perusahaan HTI secara keseluruhan tercatat seluas 4.321.118 ha.

Menurutnya, persoalan indutrialisasi di Papua dipastikan akan menjadi masalah baru. Sehingga akan menambah penderitaan Rakyat yang selama ini telah menderita pelanggaran HAM pada bidang sipil dan politik (SIPOL).

Katanya, kolaborasi negara dan bisnis mengancam masyarakat adat di Papua. Padahal konstitusi Indonesia menjamin HAM warganya termasuk masyarakat adat. Melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945 (telah diamandemen), Undang-undang Hak Asasi Manusia (UUHAM) No 39 Tahun 1999, keputusan MK No 35 tahun 2013 Tentang Hutan Adat. Pelanggaran HAM bidang sipil politik (SIPOL) masih terus terjadi.

Terkait hal itu, pada peringatan hari Masyarakat Adat (Madat) Internasional pada 9 Agustus 2018 mendatang, mereka akan melakukan demonstrasi damai ke kantor-kantor pemerintahan. Baik pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat. Di antaranya Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Merauke.

Ngelia mengatakan, aksi ini dapat mengakomodir isu-isu masyarakat adat di daerah masing-masing, Katanya, aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Papua, yang semakin meluas sejak Migas di Sorong 1935, Freeport di Timika 1967, Korindo di Boven Digoel 1990, LNG Tangguh di Bintuni 2005, MIFEE di Merauke 2010.

“Perusahaan-perusahaan tersebut bukan saja telah merusak jutaan hektar hutan Papua, tetapi secara bersamaan memiskinkan masyarakat adat secara absolut,” kata Yason sebagaimana tercantum dalam pers rilisnya, Rabu (19/8/2018).

Selain itu katanya, negara bahkan mengancam masa depan masyarakat adat Papua dengan mengizinkan berbagai investasi untuk beroperasi. Menjadikan Papua sebagai daerah industri dan “pasar” bagi perusahaan nasional dan asing untuk menanamkan investasinya.

“Pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi trauma, pembungkaman ruang demokrasi, penembakan-penembakan polisi dan TNI secara bebas kepada penduduk, penangkapan dan pemenjarahan aktivis karena tuduhan makar dan separatis. Diikuti permasalah dibidang kesehatan, ekonomi, bahkan diskriminasi rasial,” katanya.

Aktivis GempaR lainnya, Nelius Wenda menambahkan, perusahaan-perusahaan bahkan bebas beroperasi karena tidak ada satu aturan hukum yang memberikan sanksi tegas atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

“Semua dampak dan resiko tersebut tidak memiliki sanksi dan hanya dibebani pembenahan-pembenahan yang tentu tidak menyelesaikan masalah.” katanya.

Nelius mengatakan, rakyat perlu menyadari apa yang sedang dilakukan penguasa kepada masyarakat aat di Papua, dengan mengambil tanah mereka dan membiarkan mereka menjadi penonton atas kekayaan alamnya, sebelum akhirnya datang stigma bodoh, malas, untuk semakin melegalkan perampasan tanah, perusakan lingkungan, pengusiran, hingga pelanggaran HAM lainnya.(*)

loading...

Sebelumnya

Pasukan polisi di Nduga hanya bikin trauma masyarakat

Selanjutnya

Yang terlupa dari jatah 10 persen saham Freeport untuk Papua 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe