close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Maraknya pembalakan liar di Tanah Papua
  • Kamis, 19 Juli 2018 — 09:10
  • 1041x views

Maraknya pembalakan liar di Tanah Papua

Dalam penelusuran KLHK dan KPK di Sarmi dan Jayapura, 7 Desember 2017, ditemukan 845 potong kayu merbau di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Dua kasus ditangani penyidik KLHK. Periode 2014-2017 ada 157 kasus yang di-P21. Dari jumlah tersebut, 93 kasus terkait illegal logging.
Ilustrasi polisi mengamankan kayu illegal logging – Jubi/rri.co.id
Timoteus Marten
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

PRAKTIK pembalakan liar atau illegal logging di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Juli 2018 semakin marak.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan menyikapinya dengan mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pembalakan liar di Kabupaten Jayapura dan Sarmi, Provinsi Papua.

Dalam penelusuran KLHK dan KPK di Sarmi dan Jayapura, 7 Desember 2017, ditemukan 845 potong kayu merbau di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Dua kasus ditangani penyidik KLHK. Periode 2014-2017 ada 157 kasus yang di-P21. Dari jumlah tersebut, 93 kasus terkait illegal logging.

Pimpinan Umum Yayasan Pusaka—sebuah lembaga nirlaba yang fokus meriset advokasi, pendokumentasian, dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan hak masyarakat adat atas tanah, ekononomi dan sosial-budaya, serta organisasi masyarakat—Franky Samperante, mengatakan,sejak Januari – Juli 2018 sebanyak tigas kasus illegal logging di Provinsi Papua Barat, yaitu, Kaimana, Bintuni, dan Sorong. Sedangkan di Provinsi Papua sebanyak 17 kasus.

Setidaknya 20 kasus ini belum diselesaikan penegak hukumnya terhadap pelaku dan pihak-pihak terkait yang terlibat lainnya. Penyelidikan dan pengungkapan kasus dugaan illegal logging di Teluk Bintuni, yang beroperasi sejak September 2017 hingga Februari 2018, misalnya, kini terhenti. Padahal sudah ada barang bukti. Sejumlah barang bukti dalam kasus ini, seperti dilansir salah satu media online, 10 Juli 2018, seperti, dump truk roda 6 dan truk roda 10 sempat diamankan Mapolda Papua.

Namun barang bukti itu tak terlihat lagi di TKP. Polda Papua Barat beralasan sedang melakukan sejumlah agenda pemeriksaan.

“Sudah ada barang bukti, tapi kenapa belum diurus (diselesaikan)?” kata Franky kepada Jubi per seluler, Selasa, 17 Juli 2018, malam.

Menurut Franky, kasus-kasus illegal logging terjadi dari tahun ke tahun di Tanah Papua karena berbagai faktor, di antaranya, pengawasan yang lemah terhadap praktik illegal logging. Selain itu, tata kelola, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku masih lemah.

Papua Forest Watch (PFW)—sebuah organisasi masyarakat sipil yang mengawasi dan mendorong penegakan hukum kejahatan kehutanan di Tanah Papua—mendokumentasikan sedikitnya tiga kasus kejahatan kehutanan, penangkapan kayu komersial jenis merbau yang diduga ilegal di Kaimana, Teluk Bintuni, dan Sorong pada periode Januari-April 2018.

Dilansir pusaka.or.id, 14 Juli 2018, Juru Bicara Papua PFW, Gunawan, menyatakan Badan Penegak Hukum KLHK dan Direskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) telah menangkap dan menahan barang bukti kayu olahan, alat berat dan kendaraan angkutan, serta petugas kapal pembawa kayu merbau di Bintuni.

Namun, hingga kini penegak hukum belum berhasil mengungkapkan dan menetapkan satu pun pelaku atau tersangka. Kasus kejahatan kehutanan ini diduga melibatkan pejabat tertentu dan para pemodal.

“Sudah lebih dari dua bulan kasus ini terjadi, tapi belum menampakkan tanda terang penegakan hukum,” kata Guawan.

Maka dari itu, pihaknya mendesak agar penegak hukum secara serius mengungkap dan menetapkan tersangka dan memberikan sanksi yang adil bagi pelaku.

“Kami juga melihat kelalaian aparat penegak hukum dan atau main-main dengan penegakan hukum, hal ini terlihat dari lenyapnya barang bukti kasus kejahatan kehutanan di Teluk Bintuni, sehingga berpotensi sulitnya mengungkap kasus ini,” katanya.

“Kami juga mengingatkan kepada lembaga penegak hukum untuk selalu menginformasikan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan kasus kejahatan kehutanan tersebut, serta disampaikan secara terbuka kepada publik luas melalui media dan sarana komunikasi lainnya,” lanjutnya.

Tanggal 6 Maret 2018, Balai Penegakan Hukum KLHK menyita 21 kontainer berisi kayu yang diduga ilegal di Kaimana. Sekretaris Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Maluku-Papua, Ihya Syari’udin, seperti dilansir cahayapapua.com, 14 Maret 2018 mengatakan, kayu-kayu itu diduga hendak dikirim dari Kaimana ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Surabaya menggunakan jasa eksepedisi muatan kapal laut (EMKL).

“Pengangkutan kayu itu tidak sesuai prosedur, sehingga kami melakukan pengamanan,” ujarnya.

Sesuai peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausaahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan yang merupakan hasil perubahan bentuk dnaari satu batang KB/KBS/KBK menjadi  satu bentuk kayu persegi. Produk ini bukan dalam bentuk kayu olahan gergajian seperti balok, papan, reng, atau pun kaso. (*)

loading...

Sebelumnya

Program rumah pintar dengan CSR

Selanjutnya

Percasi Kota Jayapura bina generasi muda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4883x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4314x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4185x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3509x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2957x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe