Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Serangan di Nduga, Mahasiswa: Jokowi mana janjinya?
  • Kamis, 19 Juli 2018 — 21:07
  • 1461x views

Serangan di Nduga, Mahasiswa: Jokowi mana janjinya?

Abainya Pemerintah pada Hak Asasi Warga Papua semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia hanya mengejar keuntungan finansial dari Tanah Papua.
Mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas peduli Nduga dari tiga organisasi, saat berorasi menolak keberadaan militer di Nduga – Dok for Jubi.
Piter Lokon
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Dekai, Jubi - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan mengatasi serangan yang terjadi di Nduga pada 11 Juli 2018 lalu.

Abainya Pemerintah pada Hak Asasi Warga Papua semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia hanya mengejar keuntungan finansial dari Tanah Papua.

Samuel Lokbere, Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nduga mengatakan, adanya kontak senjata antara TPNPB dan TNI/Polri RI, telah menyebabkan trauma bagi warga di Nduga. Bahkan banyak masyarakat panik dan lari ke hutan bahkan mengungsi ke Kabupaten lain.

“Operasi di kampung Alguru merupakan urgensi terhadap berlansungnya aktivitas masyarakat sipil. Selain mengganggu juga menambah  ketakutan masyarakat Nduga yang masih trauma dengan peristiwa TRIKORA di Mapenduma tahun 1995-1996,” kata Samuel Lokbere kepada Jubi melalui siaran persnya beberapa waktu lalu.

Samuel menyesalkan tindakan aparat keamanan yang bertugas di seluruh Tanah Papua dan lebih khusus di Kabupaten Nduga. Ia juga menilai konflik ini terjadi akibat kelalaian dari Gubernur Plt. Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang sudah bertugas selama lima bulan terakhir.

“Diketahui Soedarmo sulit untuk melakukan strategi dan pemetaan luas wilayah Papua yang begitu besar, kurang pengawasan dan pengontrolan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur lain adalah kegagalan penilaian memimpin roda pemerintahan Plt Gubernur  disebabkan dasar kerja pengalaman  di bidang militer berpindah ahli ke birokrasi pemerintahan, sehingga diduga ada kesengajaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi,” katanya.

 

Desakan agar Presiden turun tangan juga disampaikan Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA-PUSAT) Sulawesi Utara, Wilson Itlay. Ia mendesak kepada Presiden RI untuk segera menarik dan menghentikan penyerangan yang dilakukan KOPASUS, DENSUS 88 dan TNI/POLRI di Kabupaten Nduga, ibu kota Kenyam kampung Alguru.

Ia menilai serangan menggunakan helikopter dan basoka yang dilakukan aparat merupakan tindakan yang tidak pantas.

“Kami sangat prihatin bertentangan dengan hak sipil dimana secara konseptual merumuskan bahwa hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.,” tambah Wilson Itlay.

Insiden ini berawal sejak tanggal 22 Juni hingga 11 Juli  2018. Sampai saat ini diantara kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan masih terus melakukan kontak senjata. Pantauan di lapangan memperlihatkan penyerangan ini tidak hanya menggunakan senjata namun pihak TNI/POLRI menggunakan serangan udara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua AMPTPI Cabang Manado di Sulut, Efer Lokobal menyesalkan tak adanya realisasi dari janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat kampanye. Kala itu Jokowi berjanji akan memenuhi hak dari Orang Asli Papua. Namun hingga kini penyelesaian kasus HAM di Papua tak menunjukkan titik terang.

“Ternyata Presiden RI gagal menyelesaikan persoalan HAM karena masalah Papua tak kunjung selesai sampai sekarang, belakangan ini berbagai peristiwa penembakan terhadap warga sering  terjadi dimana-mana. Keamanan dan stabilitas di Papua belum juga tercipta, pendekatan militer yang ditempuh Pemerintah Indonesia rupanya justru makin meningkatkan militansi dan perlawanan kaum yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM),” kata Wilson.(*)

loading...

Sebelumnya

Mahasiswa IPMNI benarkan ada serangan bom di Nduga

Selanjutnya

Bapemperda DPRP proritaskan raperda yang berpihak pada masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe