Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bapemperda DPRP proritaskan raperda yang berpihak pada masyarakat
  • Kamis, 19 Juli 2018 — 21:21
  • 625x views

Bapemperda DPRP proritaskan raperda yang berpihak pada masyarakat

"Tujuan kami, bagaimana mengelurkan aturan yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama orang asli Papua. Tidak untuk kepentingan pejabat," kata Mimin usai rapat tertutup bersama mitra, Kamis (19/7/2018) petang.
Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin (tengah) bersama anggota Bapemperda DPR Papua, Stefanus Kaisiepo (kanan) dan John NR Gobai (kiri) - Jubi/Arjuna Pademme.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun ini, pihaknya akan memprioritaskan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berpihak atau menyentuh langsung dengan kondisi masyarakat.

Ia mengatakan, ada 34 raperdasi (raperdasus) yang masuk dalam prolegda, dan pihaknya telah menetapkan sembilan di antaranya untuk ditindaklanjuti. Dari jumlah itu, Bapemperda DPR Papua menargetkan enam raperda yang telah memiliki naskah akademik dapat diselesaikan tahun ini di antaranya, raperda pertambangan rakyat, raperda nelayan, raperda perlindungan tenaga kerja, dan raperda penyelenggaraan keagamaan.

"Tujuan kami, bagaimana mengelurkan aturan yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama orang asli Papua. Tidak untuk kepentingan pejabat," kata Mimin usai rapat tertutup bersama mitra, Kamis (19/7/2018) petang.

Selain itu, Bapemperda DPR Papua kata Mimin, juga telah membentuk dua tim kerja sejak beberapa waktu lalu. Satu tim akan menginventarisir semua perdasi/perdasus yang telah ada selama ini untuk melihat aturan mana yang masih relevan diterapkan dan mana yang tidak.

Tim lainnya, akan mengevalusi setiap usulan raperda yang diserahkan ke Bapemperda untuk dikaji dan dipelajari apakah sudah memiliki naskah akademik serta memenuhi syarat lainnya atau belum.

"Makanya kami undang dinas yang menjadi mitra kami. Misalnya terkait perda pengendalian penduduk. Hingga kini tak dilaksanakan. Akhirnya kami putuskan saat rapat untuk direvisi dalam waktu dekat bersama perda lainnya," ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Bapemperda, Stefanus Kaisiepo. Menurutnya, yang paling penting adalah memproteksi hak-hak orang asli Papua, dan ketika bicara Otsus tentu berkaitan erat dengan regulasi. 

"Inisiatif dewan mendorong keberlangsungan hidup orang asli Papua mencari nafkah dalam berbagai bidang di antaranya, pertanian, perkebunan, nelayan dan lainnya," kata Stefanus Kaisiepo.

Katanya, pada sisa masa jabatannya beberapa waktu ke depan, Bapemperda Papua lebih fokus membuat regulasi berkualitas, bukan mengejar kuantitas. Tidak melihat berapa banyak perda yang dapat dibuat, namun lebih pada mana masalah urgen yang harus segera diproteksi.

"Lebih penting kualitas untuk memproteksi masyarakat, dibandingkan jumlah," ucapnya. (*)  

loading...

Sebelumnya

Serangan di Nduga, Mahasiswa: Jokowi mana janjinya?

Selanjutnya

Perda tak efektif akan direvisi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe