Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. MRP desak TNI Polri tarik pasukan dari Nduga
  • Jumat, 20 Juli 2018 — 17:35
  • 3026x views

MRP desak TNI Polri tarik pasukan dari Nduga

pihak keamanan beralasan menurunkan helikopter hanya untuk mengejar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena faktor medan yang sulit dijangkau. Dampak dari ini banyak masyarakat Nduga yang mengungsi karena trauma, rentetan peristiwa yang terjadi ini justru memperpanjang penderitaan rakyat karena mereka terlantar.
Kantor Majelis Rakyat Papua. Hengky Yeimo/Jubi
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Sekretaris Pansus Hukum HAM Majelis Rakyat Papua (MRP) Nico Degei mengatakan, Kapolri dan panglima TNI harus menarik pasukannya dari Kabupaten Nduga, agar kondisi daerah stabil dan masyarakat kembali beraktifitas seperti biasanya. Polisi dan tentara harus bertanggung jawab atas semua rentetan peristiwa yang terjadi.

“TNI dan polisi dengan peralatan lengkap senjata, helikopter, turun ke kempung kampung ini sangat ironis. Dan apabila mereka turun dengan atribut lengkap itu tandanya darurat sipil. Tapi kalau mereka justru mengejar atau menakut -nakuti masyarkat sipil. Ini justru akan menambah trauma masyarkat,” kata Nico kepada jubi saat ditemui di kantor MRP, Jumat, (20/8/2018).

Nico mengatakan, pihak keamanan beralasan menurunkan helikopter hanya untuk mengejar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena faktor medan yang sulit dijangkau. “Dampak dari ini banyak masyarakat Nduga yang mengungsi karena trauma, rentetan peristiwa yang terjadi ini justru memperpanjang penderitaan rakyat karena mereka terlantar,” katanya.

Senada dengan itu, sebelumnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih (BEM UNCEN) Paskalis Boma mengatakan, aparat keamanan harus menarik pasukan karena mereka memunyaui persoalan traumatik masa lalu, seperti kasus penyanderaan di Mapenduman dimana masyarakat sipil dibantai hingga ternaknya pun dihabiskan. Kasus itupun sampai saat ini belum diselesaikan oleh negara.

“Setiap presiden belum pernah menyelesaikan satu persoalan HAM, negara harus bisa beradaptasi. Gunakan pendekatan antropologis, bukan militerisme,” katanya.(*)

 

loading...

Sebelumnya

DPR Papua diminta bentuk tim pencari fakta untuk Nduga

Selanjutnya

Aktivis: Kondisi 50 KK di Nduga harus dipastikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe