Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Banyak pejabat tidak bayar pajak bumi dan bangunan
  • Minggu, 20 November 2016 — 15:34
  • 1484x views

Banyak pejabat tidak bayar pajak bumi dan bangunan

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan banyak pejabat di daerah itu yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Ilustrasi. Spanduk pengumuman pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Ternate, Jubi – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan banyak pejabat di daerah itu yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Dispenda Kota Ternate Ahmad Yani Abdurahman di Ternate, mengatakan rata-rata pejabat masih menunjukkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

“Kota Ternate sangat potensial mendapatkan pungutan pajak besar, tetapi fakta selama ini sangat rendah, dan banyak pejabat yang lolos bayar pajak. Ke depan, ini harus dioptimalkan,” katanya, Minggu (20/11/2016).

Dia mengaku prihatin karena para pejabat itu mengetahui ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal pajak, tetapi enggan membayar. Yani menolak mengungkapkan nama-nama pejabat yang tidak mau membayar pajak itu, kecuali bahwa mereka sudah berkali-kali diingatkan akan kewajiban membayar pajak. “Kita sudah berkali-kali mendatangi dan menagih, mereka tetap saja tidak mau bayar,” katanya.

Terkait hal ini, Dispenda Kota Ternate bakal mengambil langkah tegas dengan memasang stiker, garis polisi di rumah pejabat yang dimaksud dan mengumumkan nama-nama pejabat yang dimaksud ke media massa, termasuk rumah mantan walikota Ternate, rumah anggota DPRD provinsi Maluku Utara, anggota DPRD Kota Ternate dan pejabat lainnya yang bermukim di Kota Ternate.

“Awal Januari 2017 nanti kami akan digelar operasi gabungan secara besar-besaran dan operasi sadar pajak ini dilakukan agar target perolehan pajak untuk tahun 2017 ini bisa tercapai target,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada seluruh wajib pajak termasuk pejabat pemerintah dan DPRD serta mantan pejabat agar memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam membayar pajak. Yani juga meminta kepada wajib pajak apabila merasa keberatan atau kurang puas dengan yang ditetapkan maka ajukan permintaan keringanan untuk pengurangan dan lain-lain.

“Itu memang masih dimungkinkan dalam UU, sehingga Dispenda berjanji akan memberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Nelayan hilang belum ditemukan

Selanjutnya

OJK Sulteng tetapkan UN Swissindo ilegal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe