Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua tak ingin ada pemilih "siluman" pada Pilkada 2017
  • Minggu, 20 November 2016 — 16:22
  • 468x views

Legislator Papua tak ingin ada pemilih "siluman" pada Pilkada 2017

"Jangan sampai pada hari pencoblosan, atau hari H pemilih di suatu daerah melebihi apa yang sudah ditetapkan. Tak dipungkiri, ini bisa saja terjadi," kata Elvis Tabuni pekan lalu.
Pemeriksaan logistik Pilkada dalam Pilkada Yalimo tahun lalu - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM berharap tak ada pemilih "siluman" alias penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak 10 kabupaten dan satu kota di Papua, Februari 2017 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), selaku penyelenggaran Pilkada harus transparan. Terutama mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga ditetapkan menjadi DPT.

"Jangan sampai pada hari pencoblosan, atau hari H pemilih di suatu daerah melebihi apa yang sudah ditetapkan. Tak dipungkiri, ini bisa saja terjadi," kata Elvis Tabuni pekan lalu.

Menurutnya, Panitia Pengawasa Pemilihan Umum (Panwaslu) di kabupaten/kota harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Lembaga itu wajib mengawasi setiap tahapan atau agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

"Panwaslu harus benar-benar mengawasi semua tahapan pelaksaan Pilkada, termasuk mengenai DPS dan DPT. Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar penduduk di suatu wilayah yang akan melaksanakan Pilkada tak diakomodir. Tapi masyarakat dari daerah lain terdaftar sebagai pemilih," ucapnya.

Terpisah, legislator Papua lainnya, Thomas Sondegau mengatakan, tim sukses dan para pasangan kandidat juga harus berperan aktif mengawasi jumlah DPS dan DPT. Jangan sampai ketika nanti ketika pada hari H barulah mempermasalahkan hal tersebut.

"DPS hingga penetapan DPT harus benar-benar sesuai dengan penduduk suatu daerah. Kalau ada penambahan jumlah pemilih dari sebelumnya, jangan sampai penambahannya itu tak masuk akal," kata Thomas.

Namun kata dia, KPUD mengeluarkan DPS hingga menetapkan DPT bukan asal-asalan. Data itu berdasarkan data dari instansi terkait di pemerintahan. Sesuai data kependudukan yang ada.

"Kalau ada memang ada pihak yang merasa tak puas dengan jumlah pemilih nantinya, sebaiknya tanyakan langsung ke KPUD atau instansi terkait lainnya yang dijadikan acuan oleh KPUD. Jangan hanya bisa berpolemik," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Delapan tahun KNPB, sukses bawa isu Papua hingga ke PBB

Selanjutnya

NRFPB dan WPNA dukung penuh putusan MSG untuk tetapkan status Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe