PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Dewan Pers minta Pemda gunakan anggarannya untuk media yang terdaftar di Dewan Pers
  • Minggu, 20 November 2016 — 20:33
  • 593x views

Dewan Pers minta Pemda gunakan anggarannya untuk media yang terdaftar di Dewan Pers

Karenanya, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menegaskan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menggunakan anggarannya untuk media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, bukan media abal-abal.
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat masih menjabat Ketua Komisi Hukum Dewan Pers menangani kasus dua jurnalis Perancis yang ditahan imigrasi Indonesia - Dok. Jubi
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Dewan Pers mengakui banyak menerima laporan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran di Humas Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang hanya dinikmati oleh media abal-abal dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

Penggunaan anggaran ini lebih banyak digunakan untuk pemberitaan yang bekerjasama dengan media abal-abal. Atau juga Humas pemerintah daerah membuat media sendiri.

Karenanya, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menegaskan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menggunakan anggarannya untuk media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, bukan media abal-abal.

“Dewan Pers, akan meminta dan mengusulkan anggaran untuk pemberitaan di media harus dihapus alias tidak ada anggaran untuk pemberitaan di media,” kata pria yang akrab dipanggil Stanley ini saat mengisi talkshow bertema "Konten Vs Platform" di Festival Media 2016, yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (19/11/2016), dikutip Times Indonesia.

Kalau pemerintah daerah memiliki anggaran untuk media, lanjut Stanley sebaiknya digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas para jurnalis yang berada di bawah media yang resmi dan terdaftar di Dewan Pers serta memiliki badan hukum jelas.

Meski demikian, Stanley mengatakan anggaran pemerintah daerah itu bisa dipakai untuk pasang iklan, advetorial dengan syarat jelas ada pembeda bahwa itu adalah iklan alias berbayar dan ada tulisan advertorial. Namun tetap harus bisa dibedakan dengan berita murni atau tidak berbayar.

“Misalnya ditulis advertorial atau font atau warnanya dibedakan dengan berita murni atau tidak berbayar,” jelas Stanley.

Stanley juga berharap agar media-media yang belum terdaftar di Dewan Pers bisa sesegera mungkin mendaftar. Karena ketetapan tentang media-media yang terdaftar di Dewan Pers akan mulai berlaku pada tahun 2017. (*)

Sebelumnya

Gema Demokrasi kecam tindakan Kapolres Sorong

Selanjutnya

2017, Dispendukcapil Kota Jayapura pastikan tidak ada calo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua