Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Soal pajak air, PTFI tetap “tak bisa digoyang” DPD RI dan MRP
  • Selasa, 07 Agustus 2018 — 20:53
  • 615x views

Soal pajak air, PTFI tetap “tak bisa digoyang” DPD RI dan MRP

"Walaupun telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung untuk tidak terhutang, PTFI tetap menawarkan penyelesaian menyeluruh atas sengketa ini terutama berkenaan dengan kepastian pembayaran PAP ke depan terkait dengan konversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Riza, saat dikonfirmasi Jubi, Selasa (7/8/2018).
Rapat bersama DPD RI,  MRP, dan PTFI di ruang rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta,  Senin, (6/8/2018) – Jubi/dpd.go.id
Zely Ariane
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Vice President Corporate Communication PT. FI, Riza Pratama, mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak terhutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana ditagihkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, seperti yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya.

"Walaupun telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung untuk tidak terhutang, PTFI tetap menawarkan penyelesaian menyeluruh atas sengketa ini terutama berkenaan dengan kepastian pembayaran PAP ke depan terkait dengan konversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Riza, saat dikonfirmasi Jubi, Selasa (7/8/2018).

Tanggapan Riza itu menyusul gugatan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam rapat koordinasi bersama para pihak membahas masalah sengketa denda Pajak Air Permukaan (PAP) pada tanggal 1 Agustus dan 6 Agustus 2018.

Seperti diberitakan tirto.id (22/4), Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Freeport Indonesia atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak yang menolak banding yang diajukan PT Freeport Indonesia.

Hal itu karena menurut MA doktrin hukum Kontrak Karya PT Freeport Indonesia bersifat khusus yaitu lex specialis derograt lex geralis dan berlaku sebagai UU bagi pembuatnya (vide 13338 ayat (1) KUHPerdata). 

Dan itu dimungkinkan lantaran Kontrak Karya PT Freeport Indonesia telah disetujui Pemerintah Indonesia, mendapat rekomendasi DPR, departemen terkait dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan surat Menteri Keuangan.

Mengacu pertimbangan itu, MA berpendapat PT Freeport Indonesia tidak mempunyai kewajiban membayar PAP yang dikenakan Pemerintah Provinsi Papua.

Namun demikian, dilansir situs DPD RI, pada rapat bersama Senin (6/8) itu, Direktur PT. FI, Clementino Lamury, menyampaikan manajemen dan Direksi PT. FI akan tetap berpegang pada putusan MA, yaitu membayar denda pajak senilai Rp 800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan Rp 160 miliar per setiap tahun berikutnya. 

Hal itu membuat Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, kecewa karena sebelumnya, menurut dia, perwakilan MRP dan PT. FI sudah menyepakati bahwa besaran denda pajak senilai Rp 1,8 triliun pada 1 Agustus lalu dibayarkan tunai dan sudah kesepakatan final. 

“Saya kecewa dengan keputusan Freeport, keputusan rakyat Papua, dan kami DPD RI final dan tidak bergeser dari angka Rp 1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya," kata dia, seperti dikutip dari situs dpd.go.id, Selasa (7/8/2018).

Hal senada ditegaskan Ketua MRP, Timotius Murib, yang mengatakan 51 anggota MRP yang sedang menuntut persoalan tersebut di Jakarta, tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai Rp 1,8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi. 

“Kami bertahan pada nilai Rp 1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain, jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur,” ungkap Timotius. 

 

Namun Clementino Lamury pada kesempatan tersebut sempat berjanji akan membawa hasil mediasi yang kedua, Senin lalu, kepada jajaran manajemen dan Direksi PT.FI agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan. 

“Saya akan bawa seluruh hasil rapat ini kepada jajaran manajemen dan untuk saat ini belum bisa diambil keputusan, dan masih berpegang pada nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,” tuturnya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, masih memberikan tenggat waktu kepada PT.FI untuk mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 menindaklanjuti hasil pertemuan ini. 

“Kami sama dengan rakyat Papua tidak bisa bergeser dari angka Rp 1,8 triliun. Kami beri waktu lagi sampai tanggal 10 Agustus hari Jumat sesuai kesepakatan dengan MRP yaitu 14 hari dan baru berjalan 5 hari. Saya harap pertemuan nanti sudah sepakat dan sudah final pertemuan ini saya skors bukan saya tutup karena belum ada kata sepakat,” kata dia. 

Turut hadir pada rapat mediasi tersebut Senator Parlindungan Purba, Charles Simaremare, para anggota Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Perwakilan PT.FI, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan instansi terkait.

Sebelumnya, seperti yang telah diberitakan Jubi (31/7) puluhan anggota Majelis Perwakilan Rakyat (MRP) Provinsi Papua melakukan aksi di depan Gedung Pengadilan Pajak, Jakarta. Mereka menuntut PT. Freeport Indonesia membayar pajak air permukaan senilai Rp 2,6 triliun.

“Freeport kami minta tetap membayar pajak air permukaan. Jangan mengalihkan persoalan dengan keputusan MA yang membatalkan keputusan pengadilan pajak,” ungkap Jimmy Mabel, Wakil Ketua MRP, kepada Jubi, disela-sela aksi demo. (*)

loading...

Sebelumnya

Diancam akan dibunuh, keluarga ingin Nirigi dipindahkan ke Papua

Selanjutnya

Aksi damai di hari masyarakat pribumi, rakyat Papua tegaskan Tanah Papua bukan tanpa pemilik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe