Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Aksi damai di hari masyarakat pribumi, rakyat Papua tegaskan Tanah Papua bukan tanpa pemilik
  • Kamis, 09 Agustus 2018 — 16:23
  • 5164x views

Aksi damai di hari masyarakat pribumi, rakyat Papua tegaskan Tanah Papua bukan tanpa pemilik

"Tujuannya sama, kami menuntut keadilan sosial terhadap orang asli Papua. Mereka juga warga negara yang harus dilindungi, diberdayakan, dan iintegrasikan. Tanah Papua ini bukan tanpa pemilik,” kata Samuel Tabuni dalam orasinya
Demo Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) di halaman kantor DPR Papua, Kamis, 9 Agustus 2018 – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Tepat pada peringatan Hari Pribumi Internasional, 9 Agustus 2018, rakyat Papua di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat turun jalan. Rakyat Papua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) menuntut beberapa poin terkait keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan perusahaan investasi lainnya di Bumi Cenderawasih.

Di Jayapura, Ketua Umum FMPPF, Samuel Tabuni bersama Koordinator lapangan, Yusak Andato memimpin ratusan massa menggelar demo damai di halaman kantor DPR Papua, di Jalan Samratulangi, Kota Jayapura. 

Samuel Tabuni yang mengenakan pakaian adat suku di wilayah pegunungan tengah Papua, berdiri di barisan depan bersama beberapa tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemilik hak ulayat area penambangan PTFI.

Ia mengatakan, pihaknya mendesak DPR Papua dan Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat membentuk panitia khusus (Pansus), mengevaluasi mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang sedang beroperasi di Tanah Papua, terutama PT Freeport Indonesia di Timika, dan British Petrolium (BP) di Sorong, Papua Barat. 

“Aksi ini tak hanya di Jayapura. Juga di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Misalnya Manokwari dan Mimika. Tujuannya sama, kami menuntut keadilan sosial terhadap orang asli Papua. Mereka juga warga negara yang harus dilindungi, diberdayakan, dan iintegrasikan. Tanah Papua ini bukan tanpa pemilik,” kata Samuel Tabuni dalam orasinya. 

Katanya, hal terpenting adalah menyiapkan orang asli Papua menjadi tuan di tanahnya sendiri. Mengelola kekayaan alamnya. DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mestinya menjadi pelindung Orang asli Papua (OAP). Memberikan ruang agar masyarakat asli Papua tak diabaikan. 

Jika bicara Papua menurutnya, MRP, DPR Papua dan gubernur harus tampil. Namun kini MRP, DPR Papua, dan gubenur tak melakukan proteksi. DPR Papua dan masyarakat harus bersatu, karena hari ini DPR Papua, MRP, dan gubernur jalan sendiri-sendiri. 

“Kami ingin mendengar keputusan DPR Papua kapan mebentuk Pansus. Namun DPR Papua tak bisa jalan sendiri, butuh dukungan rakyat,” ucapnya.

Sementara perwakilan adat, Sam Ayomi yang membacakan pernyataan sikap FMPPF mengatakan, pengerukan kekayaan bumi Papua di Mimika dimulai PTFI sejak perusahaan tambang emas dan tembaga itu mendapat izin dari Pemerintah Indonesia pada 1976, melalui Kontrak Karya (KK) pertama yang berlaku selama 30 tahun. 

Setelah KK I berakhir, izin penambangan PTFI diperpajang pada 1991 melalui KK kedua yang berlaku hingga tahun 2021, dan kemungkinan diperpanjang hingga 2041.

“Namun Kontrak Karya pertama dan kedua tidak melibatkan masyarakat asli Papua, khususnya pemilik tanah Amungsa (sebutan lain Mimika). Ini telah melahirkan derita panjang bagi masyarakat asli Papua yang berada di tanah Amungsa,” kata Sam Ayomi. 

Cilakanya lanjut Ayomi, saat KK akan berakhir, PTFI dan Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan baru. Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum dan PTFI menerbitkan Head of Agreement (HoA) untuk membeli 40 persen hak partisipasi dari Rio Tinto kepada PT. Inalum guna menggenapi rencana kepemilikan 51 persen saham PTFI, tanpa melibatkan masyarakat adat Papua, khususnya pemilik ulayat. 

Karenanya, bertepat dengan peringatan Hari Pribumi Internasional tahun ini kata Ayomi, masyarakat asli Papua menyatakan 12 pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu yakni, dilibatkan dalam setiap kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan PTFI kini maupun apda masa mendatang, terutama mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik ulayat di highland Tembagapura dan lowland Portsite.

Pemerintah Indonesia dan PTFI diminta mengakui hak-hak masyarakat adat Papua di atas wilayah pertambangan. PTFI, memperjelas skema pendanaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Freeport yang selama ini disebut sebagai dana 1 persen. PTFI memperbarui sistem pengelolaan lingkungan selama industri pertambangan berlangsung hingga pasca tambang yang berperspektif keadilan lingkungan.

Pemerintah Indonesia dan PTFI juga didesak memperluas peluang bisnis atau manfaat ekonomi bagi masyarakat asli Papua, memperluas peluang masyarakat asli Papua bekerja di PTFI, dan kontraktornya.

Poin lainnya, Pemerintah Indonesia dan PTFI diminta memperluas setiap efek positif yang timbul dan mengurangi efek negatif dari industri pertambangan Freeport di Tanah Papua. Pemerintah Indonesia dan PTFI didesak memperbesar manfaat fiscal yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia dan PTFI bersama masyarakat asli Papua diminta membangun kesepahaman sejarah Freeport di atas Tanah Papua. Mendesak kepada Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat segera membentuk pansus mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang sedang beroperasi di atas Tanah Papua, terutama PTFI dan British Petrolium (BP) di Sorong.

Forum ini juga mendesak gubernur Papua dan Papua Barat segera menindak aktivitas ilegal logging dan ilegal mining yang berdampak buruk terhadap ekosistem dan lingkungan hidup di atas Tanah Papua, dan apabila semua poin itu tak diakomodir oleh Pemerintah Indonesia dan PTFI, maka masyarakat asli Papua akan menutup aktivitas penambangan PTFI. 

Demonstrasn ditemui Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando A Yansen Tinal yang didamping sejumlah anggota dewan di antaranya Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, Laurenzus Kadepa, John NR Gobai, Elvis Tabuni, Yonas Nusi, dan Thomas Sondegau.

Di hadapan massa Yansen Tinal berjanji akan segera membentuk Pansus seperti yang diinginkan demostran. Pembentukan Pansus akan dibahas dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR Papua, 13 Agutus 2018.

“Dalam keputusan di negara orang asli Papua, sebagai pemilik ulayat memang harus dilibatkan. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah,” kata Yansen Tinal. 

DPR Papua menurutnya, tak akan tinggal diam. Juga akan memperjuangkan hak sebagai orang asli Papua, sebagai pemilik. “Kami akan libatkan FMPPF dalam Pansus. Nanti kami akan sampaikan perannya dalam pansus sebagai apa,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Soal pajak air, PTFI tetap “tak bisa digoyang” DPD RI dan MRP

Selanjutnya

Jalan terjal kasus Frantinus Nirigi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe