Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. PP nomor 18 dinilai hambat pembangunan daerah di Papua
  • Kamis, 09 Agustus 2018 — 17:47
  • 242x views

PP nomor 18 dinilai hambat pembangunan daerah di Papua

Di antaranya, beberapa urusan pelimpahan kewenangan dari kabupaten dan kota, mengenai urusan kehutanan, pendidikan
Suasana rapat kerja soal perangkat daerah - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menilai, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan banyak kendala yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program pembangunan daerah jadi terhambat.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan meski tetap membentuk 51 OPD melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai turunan dari PP 18 namun berbagai kendala mulai bermunculan.

"Di antaranya, beberapa urusan pelimpahan kewenangan dari kabupaten dan kota, mengenai urusan kehutanan, pendidikan," kata Auri saat Rapat Kerja Arah Kebijakan Umum Penataan Perangkat Daerah, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (9/8/2018).

Selain itu, urusan organisasi perangkat daerah Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan saat ini belum diubah nomenklaturnya, sesuai Peraturan Presiden yang telah terbit.

“Jujur saja, saat ini kami sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Sebab kita baru-baru ini melakukan Pilkada Gubernur,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi sorotan, yakni tentang nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sampai saat ini belum diberikan penjelasan cukup, tentang fungsi maupun tugas dari instansi itu sendiri.

Belum lagi soal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, harus berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Makanya, dengan kehadiran narasumber dari kementerian terkait, saya harapkan bisa menjelaskan dan memberi masukan, untuk kemudian dicarikan solusi, sehingga ada penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi masing-masing OPD di Papua," katanya.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Papua, Daniel Pahabol berharap melalui rapat kerja kali ini dapat dievaluasi seluruh pelaksanaan organisasi yang sudah dibentuk pada masing-masing OPD.

"Ini yang kami harapkan, sehingga setiap OPD nantinya dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan pembangunan, bisa menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Pahabol. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Satpol PP diminta profesional dalam tegakkan perda

Selanjutnya

Pemprov Papua gelar jalan santai kemerdekaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe