Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPR Papua: Hentikan sementara penerimaan CPNS
  • Kamis, 09 Agustus 2018 — 20:47
  • 558x views

DPR Papua: Hentikan sementara penerimaan CPNS

“Dulu banyak kabupaten dimekarkan. Tapi kekurangan ASN. Yang rajin masuk kantor justru tenaga honorer. Masyarakat asli Papua ini sebagain besar bergantung pada ASN,” kata Gobai.
Pertemuan honorer dengan DPR Papua, pekan lalu – Jubi. Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua dari 14 kursi pengangkatan ingin meminta pemerintah pusat menghentikan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Papua, guna memberikan waktu kepada pihak terkait membenahi sengkarut penerimaan CPNS di provinsi itu. 

Satu diantara legislator Papua dari kursi pengangkatan, Yonas Nusi mengatakan, kesepakatan itu diambil dalam pertemuan pihaknya dengan perwakilan sekira 700 honorer di lingkungan Pemprov Papua, Kamis (9/8/2018). 

Honorer itu mengeluh lantaran ada di antaranya telah mengabdi belasan tahun namun belum juga diangkat sebagai ASN, meski pernah diusulkan beberapa tahun lalu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Dalam prosesnya, peluang mereka (tenaga honorer) terhenti karena moratorium. Semua pihak perlu duduk bersama membicarakan ini. Kami akan sampaikan hasil pertemuan itu ke pimpinan dan komisi terkait,” kata Nusi. 

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua kursi pengangkatan lainnya, John NR Gobai. Menurutnya, dalam bab IV, pasal 26 Undang-Undang (UU) Otsus Papua mengatur tentang kepegawaian. Daerah diberi kewenangan khusus mengatasi masalah kekurangan tenaga medis, guru, ASN dan lainnya.

“Dulu banyak kabupaten dimekarkan. Tapi kekurangan ASN. Yang rajin masuk kantor justru tenaga honorer. Masyarakat asli Papua ini sebagain besar bergantung pada ASN,” kata Gobai.

Katanya, hal lain yang membuat banyaknya honorer khususnya di lingkungan Pemprov Papua tak lolos dalam penerimaan CPNS lantaran pemberlakukan sistem online. 

Kata Gobai, Presiden Jokowi harus bisa mengulang sejarah, 1996 pada zaman Soeharto. Ketika itu, ia memerintahkan TB Silalahi yang menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengangkat 2.000 pegawai di Papua.

“Salah satunya Lukas Enembe. Kini kesalahan ada di Jakarta. Membuat tumpang tindih undang-undang dan mematikan kebijakan untuk Papua. Jokowi harus membayar itu dengan kebijakan seperti yang dilakukan Soeharto dulu. Kami akan cari cara untuk presiden,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Freeport pintu masuk mengevaluasi semua investasi di Papua

Selanjutnya

Freeport, ko harus ganti semua rugi!

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe