Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Freeport, ko harus ganti semua rugi!
  • Kamis, 09 Agustus 2018 — 21:26
  • 580x views

Freeport, ko harus ganti semua rugi!

Freeport hanya datang mencaplok dan mengkeruk kekayaan alam tanpa memberi satu pun kepada orang Asli Papua.
Ilustrasi orang asli Papua. Jubi/Islami
Benny Mawel
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Pastor John Djonga, dari Keuskupan Jayapura mendesak Freeport Indonesia harus menghargai hak-hak dasar orang asli Papua. Hak atas tanah, hutan, air dan udara yang rusak akibat pencaplokan dan pengerukan.

"Saya minta Freeport bayar ganti rugi kepada orang Papua, Orang amungme dan Kamoro,"kata John Djongga sebagai dukungan atas demo Forum Peduli Masyarakat Peduli Freeport kepada jurnalis di Jayapura, Kamis (9/08/2018)

Ini mengingat Freeport tidak pernah melibatkan orang Asli Papua. Freeport hanya datang mencaplok dan mengkeruk kekayaan alam tanpa memberi satu pun kepada orang Asli Papua.

"Freeport baru memberikan satu persen kepada masyarakat 7 suku dalam rangka dana social corporate responsibility (SCR) sejak 1996, itu pun akibat aksi masyarakat yang menuntut hak,"tegasnya.

Kata dia, dana itu dibayarkan disela-sela dampak negatif yang jauh lebih besar. Pengerusakan lingkungan, pencemaran air, pembunuhan atas nama perang suku dan separatisme.

" Freeport juga harus jelaskan semua pembunuhan selama ini di Area Freeport,"tegasnya.

Kata dia juga, Freeport mesti terbuka kepada orang Asli Papua soal jumlah anggaran satu persen yang diperuntungkan untuk orang Asli Papua itu.

"Berapa itu jumlah satu persen, apakah  1 Miliar atau 100 Miliar. Saya minta audit dana 1 persen itu," tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus jelaskan berapa yang akan diterima orang Papua dari divestasi saham Freeport ke pemerintah Indonesia 51 persen dan ke pemerintah Provinsi Papua 10 persen. "Pemerintah wajib memberikan penjelasan resmi kepada rakyat Papua,"katanya.

Dalam rangka menuntut kejelasan itu, Ratusan Orang Asli Papua yang bersatu dalam Forum Masyarakat Peduli Freeport turun ke jalan di ibu Kota Provinsi Papua dan Papua Barat, Kamis (9/08/2018). Rakyat Papua mendatanggi Kantor DRP Profinsi Papua di Jayapura dan Papua Barat di Manokwari.

Rakyat Papua bergantian berorasi dan menuntut Freeport menjelaskan posisi orang Asli Papua dalam seluruh perjanjian kontrak Karya Freeport.

Kontrak karya pertama Freeport Indonesia terjadi pada 7 April 1967. Kontrak itu diperpanjang lagi dari 1991 hingga 2021.

Masa kontrak karya kedua tinggal dua tahun lagi akan berakhir. Kontrak karya itu diduga akan diperpajang hingga 2041. Jauh sebelum waktu kontrak karya ketiga tiba orang Papua menuntut pemerintah Indonesia libatkan orang Papua.

"Bukan 1 persen, 10 persen, 51 persen dan 100 persen,"ungkap dia dengan tegas.

Kata dia, soalnya itu kejelasan, keterbukaan dari pemerintah Indonesia, Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menjelaskan sejelas mungkin hak masyarakat dari nilai-nilai divestasi itu.

"Turunannya harus jelas. Berapa untuk pendidikan, kesehatan dan jaminan lainnya,"ungkap dia.

Kata dia, lebih dari itu, pemerintah harus memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang hidup di Wilayah konsesi Freeport. Jaminan hidup masyarakat dari pengerusakan lingkungan, pencemaran air.

"Setelah Freeport kelola, dia pergi. Harus ada jaminan ada Anak cucu kita,"tegasnya.

Marinus Yaung, salah satu peserta aksi itu menegaskan,kini waktunya orang Papua menuntut hak. Orang Papua menuntut masa depan.

"Masa depan Papua harus kita tentukan. Kalau kita tidak terlibat, Anak cucu kita akan terima Papua yang hancur".

Anggota DPR Provinsi Papua yang menerima demonstran, berjanji akan membentuk panitia khusus untuk meneruskan aspirasi ini.

"Senin ini kita akan bicara. Perjuangkan kita bersama sudah jelas,"tegas Yance Tinal kepada masa aksi.

Ruben Magay, mantan aktivis mahasiswa yang kini duduk di kursi parlemen mengatakan perjuangan rakyat bukan menuntut pem bagian hasil divestasi saham.

"Perjuangan kita pembayaran ganti rugi hak ulayat. Kita harus tuntut bayar ganti rugi sejak Pertama Freeport masuk 1967 hingga saat ini,"tegasnya.

Kata dia, kalau perjuangan itu tidak berhasil, maka Freeport harus ditutup. "Saya bilang tutup Freeport,"tegas dia. (*)

loading...

Sebelumnya

DPR Papua: Hentikan sementara penerimaan CPNS

Selanjutnya

Gobai: Pejabat yang menolak dihentikannya rastra, patut dicurigai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe