Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Migrasi, kesejahteraan OAP, dan Gereja
  • Sabtu, 11 Agustus 2018 — 06:42
  • 484x views

Migrasi, kesejahteraan OAP, dan Gereja

Dalam konferensi pers di Waena, Kota Jayapura, Kamis, 9 Agustus 2018, Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, mengatakan migrasi menghambat kesejahteraan OAP karena pemangku kekuasaan tidak mengaplikasikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001).
Uskup Timika Mgr John Philip Saklil (kiri), Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM (tengah), dan Uskup Keuskupan Agung Merauke Mgr. Nicolaus Adi Seputra MSC (kanan) ketika jumpa pers di Susteran Maranatha, Waena, Kota Jayapura, Kamis - Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

MIGRASI atau perpindahan penduduk dari luar ke Tanah Papua dinilai menghambat kesejahteraan orang asli Papua. Hal ini disoroti lima keuskupan di tanah Papua, seperti Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agung Merauke, Timika, Agats, dan Manokwari-Sorong.

Pemegang kekuasaan hendaknya memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang karya bagi orang Papua. Lapangan kerja yang dimaksud terutama menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, yang harus diperuntukkan pertama-tama bagi OAP.

Bahwa migrasi penduduk dari luar Papua harus diatur dan dikendalikan agar tidak membuat orang Papua menjadi minoritas dan penonton di daerahnya. Hak kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah hendaknya diatur dan dilindungi.

Dalam konferensi pers di Waena, Kota Jayapura, Kamis, 9 Agustus 2018, Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, mengatakan migrasi menghambat kesejahteraan OAP karena pemangku kekuasaan tidak mengaplikasikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001).

Selain itu, penggunaan dana desa dan dana Otsus juga disebut tidak tepat sasaran.

“Ditambah dengan arus migrasi dari luar Papua yang membludak di tanah Papua,” kata Uskup Leo.

Dampaknya, kata dia, orang-orang dari luar Papua menguasai semua lini kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera membuat regulasi untuk mengawasi arus migrasi yang membludak.

“Mereka datang ke Papua menggunakan kapal putih, pesawat. Ratusan bahkan ribuan. Berapa banyak yang datang cari kerja di Tanah Papua?” katanya.

Menurut dia, migrasi tidak dilarang, tetapi harus diatur baik oleh pemerintah.

“Di Jakarta punya aturan apabila orang luar masuk, jalan mereka tidak memberikan KTP. Jika ada pekerjaan baru bisa mendapatkan KTP. Saya pikir pemerintah di Papua bisa melakukan hal itu,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah terus melatih keterampilan bagi masyarakat. Menata penduduk dan menangani mereka dan mengarahkan mereka sesuai bidang-bidang yang digeluti.

“Hanya sekarang orang Papua merasa tidak dilibatkan,” katanya.

Uskup Keuskupan Agung Merauke Mgr. Nicolaus Adi Seputra MSC pun menyoroti hal yang sama. Menurut Uskup Nicolaus, di Merauke transmigrasi membuat masyarakat lokal kehilangan pekerjaan. Gereja pun terus berupaya membantu masyarakat dengan menyelamatkan sumber-sumber kehidupan mereka.

“Kami membantu mereka melakukan pemetaan wilayah basis-basis pangan lokal di Merauke,” katanya.

“Kami juga mengajak mereka untuk menanam pangan lokal sagu, petatas (ubi jalar) agar mereka tetap mengonsumsi pangan lokal agar kehidupan ada jaminan,” lanjutnya.

Masih kata dia, di Merauke masyarakat lokal didorong untuk mengelola keuangan dengan membangun 100 kios. Ini dinilai dapat menciptakan peluang usaha demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sedang Uskup Timika Mgr John Philip Saklil menyebutkan sentra-sentra perkenomian di Tanah Papua didominasi oleh orang-orang dari luar Papua. Lahan-lahan masyarakat juga dikuasai para pemodal dan kaum migran.

Bahkan masyarakat adat terpinggirkan, sebab wilayah strategis seperti perkotaan dikuasai penduduk migran. Kondisi ini menjadi persoalan serius di Papua.

“Perampasan lahan secara besar-besaran mengancam masyarakat, tidak bisa mengelola. Yang kami mau ada opsi perlindungan tanpa melarang siapa pun,” ujar Uskup Saklil.

Menurut dia, banyak penduduk migran di Papua yang datang dengan tujuan yang tidak jelas. Namun di sisi lain pemerintah masih lemah dalam hal melindungi masyarakat lokal.

“Kalau sekarang penduduk Papua 4 juta, 50 persen Papua dan 50 persen pendatang. Otomatis jumlah pendatang akan meningkat,” ujarnya.

Uskup Saklil menilai persoalan ini menjadi ancaman serius, sehingga negara harus membuat kebijakan dan menghadirkan undang-undang perlindungan tanah dan masyarakat adat.

“Kebijakan otsus abu-abu sehingga konflik terus merajalela. Kelemahannya lagi pemerintah tidak membuat regulasi penyelamatan OAP,” katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, Keuskupan Timika yang dipimpinnya melarang OAP untuk menjual tanah.

Pernyataan sikap lima keuskupan

Pada kesempatan yang sama lima uskup menyebutkan sejumlah rekomendasi. Sebagaian bagian dari masyarakat, Gereja Katolik juga punya misi untuk menyiarkan iman kepercayaan kepada orang lain sambil menghormati kebebasan antarumat beragama.

Pemerintah daerah juga diminta membangun hubungan baik antara umat beragama. Selain itu, para pastor dan kaum awan diminta terlibat aktif dalam persekutuan gereja-gereja dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum lainnya, untuk menumbuhkan kerja sama lintas agama dan dialog yang harmonis.

“Dalam masyarakat kita ada banyak agama dengan ajaran iman yang berbeda-beda. Kita dipanggil bukan untuk memusuhi yang lain, tetapi untuk menaruh sikap toleran dan hormat terhadap yang lain agar apa yang beda tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai hal-hal luhur yang dapat memperkaya kita sendiri,” kata Uskup Leo, yang membacakan pernyataan sikap di hadapan sejumlah jurnalis.

Papua juga sebagai daerah otonomi khusus sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001. Namun, masih ada sejumlah pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, seperti, Wasior (2001), Wamena Berdarah (2003), dan Paniai Berdarah (2014).

“Kami minta agar Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sambil terus bekerja keras bersama dengan semua komponen masyarakat agar hak-hak asasi atas kehidupan, atas kesehatan dan pendidikan yang baik dapat diwujudkan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Praktik arif ekologi budaya (4)

Selanjutnya

Membiayai kuliah dengan menyulam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe