Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kurikulum HAM di sekolah-sekolah Pasifik disusun
  • Rabu, 15 Agustus 2018 — 04:05
  • 175x views

Kurikulum HAM di sekolah-sekolah Pasifik disusun

Rencana untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan sosial ke dalam kurikulum sekolah ini, muncul setelah konsultasi regional yang diadakan pada bulan April 2017
Peserta lokakarya yang dilakukan Minggu lalu (7-10/8/2018) terdiri dari Pejabat kementerian pendidikan dan peserta penyusun kurikulum pendidikan dari Kiribati, Republik Kepulauan Marshall (RMI), dan Tuvalu. - PINA/SPC
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Suva, Jubi - Pejabat kementerian pendidikan dan peserta penyusun kurikulum pendidikan dari Kiribati, Republik Kepulauan Marshall (RMI), dan Tuvalu, bertemu di Fiji minggu lalu (7 hingga 10 Agustus), untuk mengembangkan rencana pengintegrasian topik hak asasi manusia, dan tanggung jawab dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, di bawah payung konsep ‘pendidikan kewarganegaraan sosial’ atau “social citizenship education”.

Program pendidikan kewarganegaraan sosial 2018-2021 itu menerima alokasi sebesar EUR 19.5 juta dari Pacific Partnership to End Violence against Women and Girls (Pacific Partnership), didukung oleh Uni Eropa (EUR 12.7 juta), serta sokongan tambahan dari Pemerintah Australia (EUR 6.2 juta) dan UN Women (EUR 0,6 juta).

Atas nama seluruh delegasi dari Kiribati, RMI, dan Tuvalu, Neaki Letia, Direktur Pendidikan dari Pemerintah Tuvalu, mengatakan “ketika kita melalui berbagai tantangan dalam pelaksanaan program ini ke depan, kita harus tetap teguh dalam pendirian kita bahwa anak-anak dan generasi muda dapat membawa positif perubahan sosial. Lokakarya ini memberikan peluang bagi negara-negara untuk berbagi dan belajar dari satu sama lain, karena kita semua merencanakan masa depan di mana anak-anak dan generasi muda berperan sebagai agen perubahan.”

Rencana untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan sosial ke dalam kurikulum sekolah ini, muncul setelah konsultasi regional yang diadakan pada bulan April 2017, di mana pejabat-pejabat pendidikan dari 10 negara Pasifik bertemu, untuk memetakan solusi bagi negara mereka agar bisa memperkuat pesan ini, melalui kurikulum pendidikan nasional mereka masing-masing.

Lokakarya minggu ini, lanjutan dari konsultasi tersebut, dihadiri oleh pejabat tinggi bidang pendidikan dan perwakilan dari tiga negara Pasifik, yang sekarang akan kembali ke negara mereka masing-masing, dan mendorong pengadopsian rencana aksi yang telah mereka kembangkan.

Program pendidikan kewarganegaraan sosial sendiri bertujuan untuk berkontribusi dalam membentuk konsep dan kesadaran anak-anak dan remaja, dari usia dini, tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di komunitas mereka. (PINA)

loading...

Sebelumnya

PNG berbenah pascagempa

Selanjutnya

Mantan Presiden Federasi Mikronesia peringatkan Chuuk

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe