Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Fasilitas Lapter di Papua harus dilengkapi
  • Rabu, 15 Agustus 2018 — 12:43
  • 112x views

Fasilitas Lapter di Papua harus dilengkapi

Ia mengatakan, navigasi tidak hanya ada di pesawat. Namun di bandara atau lapter juga butuh peralatan navigasi yakni pengamatan penerbangan dan rambu udara radio.
Ilustrasi lapangan terbang perintis di pedalaman Papua - Jubi. Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, lapangan terbang (lapter) atau bandara perintis di Papua perlu dilengkapi fasilitas penunjang penerbangan, terutama navigasi sebagai upaya mencegah sering terjadinya kecelakaan penerbangan domestik (lokal) di Papua, terutama ke wilayah pedalaman.

Ia mengatakan, navigasi tidak hanya ada di pesawat. Namun di bandara atau lapter juga butuh peralatan navigasi yakni pengamatan penerbangan dan rambu udara radio.

Menurutnya, peralatan pengamatan penerbangan di antaranya Primary Surveillance Radar (PSR) yang berfungsi mendeteksi, mengetahui posisi dan data target yang ada di sekelilingnya secara pasif, di mana pesawat tidak ikut aktif jika terkena pancaran sinyal RF radar primer.

Pancaran tersebut dipantulkan oleh badan pesawat dan dapat diterima di system penerima radar. Selain itu ada juga Secondary Surveillance Radar (SSR), peralatan mendeteksi dan mengetahui posisi dan data target yang ada di sekelilingnya secara aktif, di mana pesawat ikut aktif jika menerima pancaran sinyal RF radar sekunder, dan Air Traffic Control Automation (ATC Automation).

Sedangkan peralatan rambu udara radio kata Yan di antaranya, navigasi udara yang berfungsi memberikan signal informasi berupa arah dan jarak pesawat terhadap ground station, alat bantu navigasi untuk memberikan panduan (informasi) jarak bagi pesawat dengan stasiun stant range distance.

Peralatan lainnya yakni instrument landing system untuk memandu pesawat melakukan pendaratan dengan aman dan lancar.  Katanya, selama hampir dua periode di DPR Papua dan lima tahun menjabat ketua dan anggota Komisi IV yang membidangi perhubungan, memang Dinas Perhubungan tak pernah mengusulkan kebutuhan peralatan penerbangan di bandara atau lapter karena itu merupakan ranah Kementerian Perhubungan.

"Dinas Perhubungan tak pernah urus itu. Hanya mengurus masalah bandara. Masalah navigasi ini di bawah Kementerian Perhubungan. Makanya hingga bandara kecil di pedalaman Papua itu dikelola Kementerian Perhubungan," kata Yan Mandenas kepada Jubi, Rabu (15/8/2018).

Ia menyarankan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mendorong pendataan bandara perintis di Papua agar meminta Kementerian Perhubungan memasang alat navigasi di semua bandara di Papua yang didarati pesawat.

"Ya termasuk lapangan terbang atau bandara perintis di pedalaman, karena fasilitas penunjang di bandara juga berperan penting dalam keselamatan penerbangan," ucapnya. 

Sementara Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Iwanggin berharap peran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi harus lebih aktif dalam menyikapi kasus-kasus kecelakaan pesawat yang terjadi di Papua.

"Saya rasa BMKG dan KNKT punya peran penting disini. Soal cuaca, kan BMKG bisa melakukan komunikasi dengan pihak bandara untuk melakukan koordinasi dengan maskapai yang akan melakukan penerbangan," kata Kepala ORI Papua, Sabar Iwanggin kepada Jubi, Selasa (14/8/2018) di ruang kerjanya.

Menurutnya, KNKT juga jangan hanya tunggu ada kejadian pesawat jatuh baru melakukan investigasi. Selain itu, cuaca dan kondisi alam di Papua ini bukan terjadi di Indonesia saja. Banyak negara yang memiliki cuaca super ekstrim.

Namun, otoritas di negara tersebut bisa mengatasinya dengan baik, tanpa harus mengulangi kecelakaan yang sama.

"Saya pikir, Dinas Perhubungan sudah harus melakukan evaluasi dari kasus-kasus yang terjadi selama ini. Pelayanan publik memang harus diutamakan namun tidak menyepelekan keselamatan dari masyarakat,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Perusahaan penerbangan di Papua perlu dievaluasi

Selanjutnya

Kemenkumham Papua: Lapas kami belum sesuai standar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe