Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Disnaker lakukan pemeriksaan khusus terkait pekerja Freeport
  • Kamis, 16 Agustus 2018 — 19:53
  • 445x views

Disnaker lakukan pemeriksaan khusus terkait pekerja Freeport

"Dari DPC Serikat Pekerja Kumia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) sudah melapor pada kami. Jadi kami akan lakukan pemeriksaan umum dan khusus terhadap Freeport," kata Rawar, di Jayapura, Kamis (16/8/2018).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Yan Piet Rawar - Jubi.Dok
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap permasalahan yang terjadi di PT. Freeport Indonesia, khususnya terkait tenaga kerja.

Kepala Disnaker Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan permasalahan yang sedang dihadapi karyawan Freeport sangat banyak, sehingga perlu dibagi dalam berapa kelompok.

"Dari DPC Serikat Pekerja Kumia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) sudah melapor pada kami. Jadi kami akan lakukan pemeriksaan umum dan khusus terhadap Freeport," kata Rawar, di Jayapura, Kamis (16/8/2018).

Atas dasar itu, ujar ia, pihaknya telah membuat surat perintah tugas kepada pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan umum maupun khusus terhadap aturan ketenagakerjaan di Freeport Indonesia.

Sementara terkait permasalahan BPJS ketenagakerjaan, kata Rawar, para pekerja sudah melayangkan protes ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS di Jakarta, guna penyelesaian lebih lanjut.

"Masalah ini masih dalam upaya proses mediasi melibatkan Dinas Tenaga Kerja Mimika dan Kementerian Ketenagakerjaan guna memfasilitasi agar masalah ini cepat selesai. Pasti Freeport mau selesaikan masalah ini," ujarnya.

Dia menambahkan, pada prinsipnya pemerintah tidak inginkan terjadinya PHK, karena jika terjadi jelas mengakibatkan pengangguran.

"Kalau tetap terjadi tentu itu sangat fatal sekali, dan itu harus sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial," katanya.

"Ini ada mekanismenya. Apalagi jumlah karyawan saat ini sesuai data ada 8.300 orang , tapi kami minta untuk diperinci apakah semua karyawan Freeport ataukah kontraktor," sambungnya. 

Valentinus Kabey, perwakilan pekerja Freeport, meminta pihak Disnaker dapat membuka hati menyelesaikan masalah yang telah dihadapi pihaknya selama 1, 5 bulan ini, yakni PHK tanpa aturan hukum yang jelas.

“Banyak teman kami telah meningal dunia, biaya hidup, biaya anak sekolah terancam putus. Kami harap Kadisnaker ambil sikap kepada Kadisnaker Mimika agar selesaikan persoalan ini," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kesiapan lokasi upacara HUT RI tingkat provinsi capai 99 persen

Selanjutnya

Sekda Hery: Pokja Layanan Pengadaan tak bisa diintervensi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe