Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. UP2KP: Seluruh manajemen RS harus belajar dari kasus RSUD Dekai
  • Sabtu, 18 Agustus 2018 — 14:09
  • 367x views

UP2KP: Seluruh manajemen RS harus belajar dari kasus RSUD Dekai

“Seluruh manajemen RS di Papua harus belajar dari kasus RSUD Dekai. Komunikasi direktur dengan para nakes juga harus berjalan baik. Jika ada hak-hak yang belum terpenuhi, buka komunikasi dan cari solusi bersama pemerintah daerah,” kata Plt. Sekretaris UP2KP, Alexander Krisifu.
Pegawai memalang pintu masuk Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Dekai, Kabupaten Yahukimo – Jubi/Piter Lokon
Roy Ratumakin
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengimbau kepada semua manajemen rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta di Provinsi Papua untuk memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan (nakes) setempat guna menghindari kasus mogok kerja dan pemalangan sebagaimana terjadi di RSUD Dekai, Kabupaten Yahukimo, beberapa waktu lalu.

“Seluruh manajemen RS di Papua harus belajar dari kasus RSUD Dekai. Komunikasi direktur dengan para nakes juga harus berjalan baik. Jika ada hak-hak yang belum terpenuhi, buka komunikasi dan cari solusi bersama pemerintah daerah. Jangan sampai malah memilih jalan mogok kerja dan memalang rumah sakit, ya ujung-ujungnya pasti rakyat Papua yang rugi,” kata Plt. Sekretaris UP2KP, Alexander Krisifu, kepada Jubi, di Jayapura, belum lama ini.

Kata Alex, UP2KP telah turun melakukan investigasi ke RSUD Dekai untuk menggali persoalan terkait aksi mogok para perawat dan pegawai honor di fasilitas kesehatan tersebut.

“Kasus ini terjadi karena pegawai honor menuntut pembayaran hak-hak yakni jasa lembur dan jasa makan untuk periode April sampai Juni 2018 yang belum dibayarkan oleh manajemen RSUD Dekai. Itulah alasan mereka melakukan aksi dengan menutup Poli Pelayanan dan UGD sejak tanggal 20-27 Juli 2018 lalu,” ujarnya.

Kepala Bidang Respon Emergency UP2KP, Darwin Rumbiak, minta kepada Pemkab Yahukimo agar ke depan dalam pembahasan dan penetapan anggaran kesehatan harus melibatkan manajemen RSUD Dekai agar sama-sama melihat dan memilah program prioritas kesehatan mana yang harus diakomodir dalam DPA RSUD.

“Aksi mogok kerja dan pemalangan fasilitas kesehatan seperti ini tidak boleh jadi kebiasaan. Hal ini merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kami juga berharap kepada Direktur agar apa yang menjadi keluhan nakes harus disikapi dengan cepat,” katanya.

Sebelumnya Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dekai, Aser Sobolim, mengatakan aksi mogok kerja tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa pemasalahan yang sama sebelumnya, dimana pada triwulan pertama, hak-hak nakes juga hampir tidak terbayarkan.

Sobolim menambahkan hal ini terjadi akibat sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Yahukimo yang pada tahun 2017 mencapai Rp  4 miliar kini turun menjadi sebesar Rp 1,2 Miliar di tahun 2018.

“Honor bagi para perawat dan dokter di RSUD Dekai dibayarkan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan jasa lembur dan uang makan pegawai honor dan sukarela dibayarkan melalui dana DAU dimana total jumlah keseluruhan PNS dan tenaga honorer di RSUD Dekai sebanyak 118 orang. Besaran honor lembur yang diterima yakni Rp 1,5 juta per orang, sedangkan jasa atau uang makan sebesar Rp 1,3 juta,” ujarnya.

Kata Sobolim, pihaknya juga sudah melakukan aksi protes terhadap penetapan anggaran 2018, dimana manajemen sendiri sudah melakukan pengusulan program atau kegiatan akan tetapi dipangkas sehingga ada pengusulan yang diakomodir, ada pula yang tidak.

“Dana dari DPA yang kami terima itu hanya dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin di RSUD seperti cleaning service, security, kendaraan operasional, ATK, dan perjalanan dinas saja. Sedangkan untuk jasa lembur dan uang makan pegawai honor dan sukarela tidak diakomodir dan baru bisa dimasukkan pada sidang anggaran perubahan pada bulan September 2018 mendatang,” kata Sobolim.

Kondisi ini, kata Sobolim, menjadi pemicu para nakes melakukan aksi mogok kerja dan pemalangan beberapa fasilitas sentral perawatan di RSUD Dekai. Selama aksi itu, Sobolim mengakui bahwa pasien tidak datang karena Poli dan UGD ditutup.

“Tetapi  pelayanan di ruang rawat inap tetap berjalan normal seperti biasanya, dimana perawat melayani pasien rawat inap dan dan beberapa pasien emergensi seperti biasanya,” ujarnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Ospek maba dengan Gelang BK, ini alasan panitia?

Selanjutnya

Sejak Januari, RSUD Jayapura kehabisan belasan jenis obat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe