Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Pemetaan partisipatif di Tanah Tabi (I)
  • Selasa, 21 Agustus 2018 — 06:47
  • 505x views

Pemetaan partisipatif di Tanah Tabi (I)

Masih ada struktur terkecil di wilayah adatnya masing-masing, misalnya wilayah adat Mamberamo-Tabi (Mamta). Wilayah Mamta mencakup Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo.
Ungkapan syukur masyarakat adat yang dibawakan oleh masyarakat adat Namblong pada peringatan hari kebangkitan adat tahun 2016 - Jubi/Engel Wally
Admin Jubi
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh : Timo Marten, Engel Wally, Yance Wenda

PROVINSI Papua dengan jumlah sekitar 280 suku dari lima wilayah adat (Mamta, Ha Anim, Saireri, Lapago, Meepago) dan dua wilayah adat (Bomberai dan Domberai) di Provinsi Papua Barat, memiliki struktur adat di wilayah adatnya.

Masih ada struktur terkecil di wilayah adatnya masing-masing, misalnya wilayah adat Mamberamo-Tabi (Mamta). Wilayah Mamta mencakup Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo.

Kabupaten Jayapura di wilayah Tabi berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik di bagian utara, selatan Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo, timur Kota Jayapura dan Keerom, memiliki luas wilayah 17.514 km2, dengan 19 distrik, 5 kelurahan, dan 139 kampung. Kabupaten ini juga memiliki Dewan Adat Suku (DAS) berserta struktur adatnya, seperti di Lembah Grime.

Lembah Grime terdiri atas Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimboran, dan Distrik Nimbokrang. Tiga distrik terakhir, dengan luas sekitar 1.321 kilometer di lembah Sungai Sermowai, Muaif, dan Grime, berada di bawah DAS Nambluong.

Distrik Namblong membawahi tujuh kampung: Semai Atas, Semai Bawah, Sanggai, Yakasib, Imestum, Yakasib, dan Kampung Karya Bumi. Sedangkan Distrik Nimboran terdiri atas 10 kampung: Singgiway, Imsar, Kuipons, Yenggu Baru, Yenggu Lama, Kuwase, Keitemung, Pobaim, dan Kampung Tabri. Distrik Nimbokrang memiliki sembilan kampung--Nimbokrang, Benyom Jaya I, Benyom Jaya II, Berap, Hamograng, Wahab, Nimbokrang Sari, Rhepang Muaif, dan Kampung Bunyom.

DAS Nambluong dipimpin iram atau ondoafi di wilayah Sentani, dan tekay sebagai dewan atau majelis (semacam DPR) beserta suku-suku, subsuku dan marga di kampung pada tingkat terkecil. Tanah-tanah, hutan, dan sumber daya dimiliki masing-masing suku/marga, tetapi diatur iram-tekay.

Jika tanah ini mau dihibahkan untuk kepentingan bersama, iram akan berperan sebagai mediator untuk melakukan komunikasi, baik dengan marga-marga, maupun pihak di luar marga.

Dalam geografi peta adatnya, Nambluong berdekatan dengan wilayah adat Kemtuk dan Kemtuk Gresi, Souwali dan Yokari, Unurum Guay dan Yapsi, serta Klesi dan Yapsi.

Namun demikian, di wilayah adat ini memiliki beberapa kampung transmigrasi dari program pemerintah pusat tahun 1980-an. Kawasan lembah ini memang dikenal sebagai sentra ekonomi sejak zaman pemerintahan Kerajaan Belanda.

Sebelum kolonialisme Belanda perkampungan warga nun jauh di atas perbukitan di Nimboran--terbentang di utara dan selatan. Lalu sekitar tahun 1924 rumah-rumah warga dipindahkan ke lembah, yang kini dikenal Lembah Grime. Hingga tahun 1951 sekira 23 kampung banyaknya. Sekitar tahun 1950-an Pemerintah Belanda memperkenalkan tanaman pertanian (perdagangan), seperti cokelat, kopi, padi, kedelai, kacang, dan jagung.

Program transmigrasi pemerintah RI diindikasi sarat dengan masalah-masalah hak ulayat, kepemilikan sumber daya, dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkampungan penduduk, serta perambahan hutan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Oknum-oknum penebang hutan menggunakan peralatan canggih yang diduga dibekingi aparat. 

Namun beberapa tahun lalu persoalan transmigrasi diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, kampung adat dapat dengan leluasa melakukan pemetaan wilayah dan kampungnya masing-masing.

Wilayah adat di Lembah Grime saling terhubung dengan wilayah lainnya. Dewan Adat Suku Nambluong di bagian timur berbatasan dengan wilayah adat Kemtuk dan Kemtuk Gresi, sebelah utara wilayah adat Souwali dan Yokari, sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat Unurum Guay dan Yapsi, serta wilayah adat Klesi dan Yapsi di sebelah selatan.

Setelah pemetaan di Nambluong dilanjutkan ke Klesi. Wilayah adat Klesi berbatasan dengan Kemtuk dan Nambluong di utara, barat wilayah Oktim dan Demta, timur Yowari (Sowari) dan Nambluong di utara. Sedangkan Kemtuk berbatasan dengan Nambluong di bagian barat, Moi dan Yokari di utara, Sentani di timur dan Klesi di selatan.

Mengapa Peta Adat?

Pemetaan wilayah adat dianggap penting bagi masyarakat adat untuk melindungi aset-asetnya, seperti, tanah ulayat dan hutan dengan aneka kekayaannya, suku, bahasa, marga/kereth, dan lain-lain yang berkaitan masyarakat adat.

Tokoh masyarakat Kampung Keitimung, Distrik Nimboran, yang menjabat Ketua I DAS Nambluong, Elly Waicang, mengatakan pemetaan wilayah adat sangat membantu masyarakat adat.

“Ketika masyarakat adat bicara kami punya hak tapi selalu pemerintah bilang mana buktinya, sehingga kami minta kepada PTPPMA (Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat) sebagai LSM pendamping untuk membantu kami,” kata Waican, di Kampung Keitimung, Jumat, 3 Agustus 2018.

Pasalnya tahun 2005 sudah ada perencanaan partisipatif dengan pemetaan kampung-kampung, tetapi hanya berupa sketsa. Seiring waktu berjalan pemetaan terus didorong hingga menyelesaikan pemetaan beberapa wilayah adat.

Penerapan wilayah-wilayah adat dilakukan pertama-tama melalui sosialisasi. Alhasil, masyarakat meresponsnya sehingga dibentuk tim pemetaan.

“Kami buat pernyataan itu pada tahun 1999 kami sudah mulai. Kami bentuk tim dan karena kampung ini luas, sehingga kami bentuk fasilitator kampung bagian timur, barat, utara, tengah, dan selatan. Jadi, ada lima fasilitator yang dibentuk,” katanya.

Kelima fasilitator ini ditugaskan untuk membuat sketsa peta kampung-kampung. Sketsa digabungkan dan dijadikan satu untuk melihat batas-batas wilayah adat di Nambluong.

“Peta ini sangat membantu masyarakat suku Nambluong. Ketika masyarakat adat berbicara hak adatnya, maka mereka bisa memperlihatkan peta ini kepada pemerintah,” ujar Waicang.

Pemetaan juga dilakukan dengan menggunakan satelit dengan nama maiseti. Ini lalu diterima semua pihak, sehingga tahun 2001, Elly Waicang mempresentasikannya di Vancover, Kanada. Sepulangnya dari sana pemetaan ini disahkan Bupati Habel Melkias Suwae, kala itu.

“Kami pasang logo kami punya dan LPMA (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat), kalau dari pemerintah punya itu kehutanan yang pasang logo, cara itu yang kami buat dan kami kerja itu hampir tiga tahun,” katanya.

Menurut dia, dalam pemetaan wilayah adat Nambluong, bagian barat ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Maka digagas pengembalian hutan lindung dengan didukung tujuh BUMN di Kampung Rhepang Muaif tahun 2015.

Perlu Landasan Hukum

Tanggal 24 Oktober 2014 masyarakat adat di sembilan DAS--Bhuyaka Sentani, Moi, Tepera, Jouwary, Demutru, Oktim, Elseng, Yokari, dan Imbinumbai menandatangani kebangkitan masyarakat adat yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Kebangkitan masyarakat adat lalu disahkan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, melalui SK Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Sembilan Wilayah Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. Bahkan diperkuat dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Kampung adat dinilai sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bersambung! (*)

loading...

Sebelumnya

Suku Kanum juga ada di Papua Nugini

Selanjutnya

Pekikan merdeka di hutan bakau

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe