TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Uskup Timika: program transmigrasi hadir untuk gusur OAP
  • Rabu, 05 September 2018 — 19:30
  • 4600x views

Uskup Timika: program transmigrasi hadir untuk gusur OAP

Dusun-dusun  yang tadinya dihuni masyarakat lokal habis. Juga orang asli Papua akan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri.
Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr saat menggunting pita gapura Paroki Mauwa, Dogiyai – Jubi/Abeth You
Abeth You
[email protected]
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jakarta, Jubi – Uskup Keuskupan Timika, Papua, Mgr. John Philip Saklil, Pr menegaskan, dirinya bersama gereja yang dipimpinnya tidak menyetujui adanya wacana program transmigrasi di tanah Papua, khususnya di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika.

Pimpinan Gereja Katolik yang meliputi, Mimika, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Serui dan Biak ini tegas menolak program tersebut. Karena baginya Orang Asli Papua (OAP) akan tergusur dari tanahnya sendiri.

“Program transmigrasi di wilayah Papua, terutama di Kabupaten Mimika, gereja Katolik tolak dengan tegas. Apapun alasan, gereja berprinsip tidak setuju. Program itu akan menyebabkan kerusakan sumber-sumber hidup masyarakat lokal di sini (Papua),” ujar Mgr. John Philip Saklil kepada Jubi via pesan WhasApp, Rabu, (5/9/2018).

Katanya, dusun-dusun  yang tadinya dihuni masyarakat lokal habis. Juga orang asli Papua akan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri.

“Bahkan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kesempatan lain menyatakan menolak program transmigrasi itu,” ucapnya.

Yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), lanjutnya adalah program yang berkaitan dengan taraf hidup OAP, seperti program prioritas pendidikan dan kesehatan agar pelayanan dari Pemda bagi masyarakat lokal bisa tersentuh.

“Jangan berpikir bahwa Papua bisa dibangun kalau ada transmigrasi? Itu tidak. Yang harus bangun Papua itu OAP sendiri,” katanya.

Di lain kesempatan, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan. (*)




 

loading...
Loading...

Sebelumnya

Dana Otsus bukan untuk keinginan Bupati dan SKPD

Selanjutnya

Komnas HAM: Pergub HAM harus terbit, itu janji Gubernur Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe