PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. LP3BH : Rekomendasi Komnas HAM soal Sanggeng Berdarah, jauh panggang dari api
  • Kamis, 24 November 2016 — 06:46
  • 490x views

LP3BH : Rekomendasi Komnas HAM soal Sanggeng Berdarah, jauh panggang dari api

“Sehingga indikasi adanya perintah langsung untuk menembak dan menyerang serta menyiksa sudah jelas ada pada keempat perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi di jajaran Polda Papua Barat dan Polres Manokwari,” katanya.
Kantor Komnas HAM RI di Jakarta - Dok. Jubi
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Yan Christian Warinussy, advokat dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, mengaku menyesalkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kata dia, rekomendasi tersebut ibarat jauh panggang dari api, hal ini telah menunjukan bahwa Komnas HAM tidak konsisten dalam memberi penilaian dan rekomendasi yang jauh dari fakta-fakta di lapangan yang diperoleh dan didapatkan saat kunjungan ke Manokwari dibawah pimpinan Komisioner Natalius Pigai.

“Fakta dimaksud adalah telah terjadi penembakan terhadap enam warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di mana satu meninggal dunia atas nama Onesimus Rumayom dan lima lainnya luka tembak dan masih dalam perawatan medis saat ini di Manokwari dan Jakarta. Bahkan ada enam orang lainnya yang mengalami penyiksaan oleh aparat keamanan dari Polres Manokwari, Polda Papua Barat dan Brimob Polda Papua Barat,” tuturnya melalui rilisnya yang diterima redaksi Jubi, Rabu, (23/11/2016).

Semua korban penembakan dan penyiksaan pada kasus Sanggeng Berdarah tanggal 26 dan 27 Oktober 2016 adalah OAP, lanjut Warrisnussy. Sedikitpun tak ada korban di pihak warga pendatang (non Papua) dalam insiden kekerasan oleh aparat keamanan tersebut.

“Dengan demikian kami (LP3BH) telah menyimpulkan dalam investigasinya dan sudah disampaikan pula kepada Komnas HAM bahwa terindikasi kuat adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tersirat di dalam amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada kasus Sanggeng tersebut,” terangnya.

Indikasi kuat bahwa pelaku penembakan sekitar 24 orang personil Polisi dari Satuan Patroli Motor (Raptor) Rayon B yang berada di bawah pimpinan Kompol Madun Narwawan serta langsung berada di bawah kendali Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol.Royke Lumowa dan Kapolres Manokwari, AKBP Christian Roni Putera serta Kepala Satuan (Kasat) Brimob Polda Papua Barat, Kombes Pol.Desman Tarigan.

“Sehingga indikasi adanya perintah langsung untuk menembak dan menyerang serta menyiksa sudah jelas ada pada keempat perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi di jajaran Polda Papua Barat dan Polres Manokwari,” katanya.

Komnas HAM menilai penegakan hukum atau penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Papua Barat, cenderung memihak atau melindungi warga pendatang sebagai pemicu adanya protes warga masyarakat Papua yang ada di Sanggeng, demikian dikatakan Natalius Pigai.

“Tindakan kepolisian tidak imparsial dan tidak netral ketika orang Papua berhadapan dengan warga pendatang. Tindakan penegakan hukum di Papua cenderung berpihak pada warga pendatang, merupakan tindakan diskriminatif,” ujar Natalius Pigai. (*)

Sebelumnya

Legislator menduga penunjukan Presdir PT FI berbau kepentingan kontrak karya

Selanjutnya

Sekjend PIF: Hak penentuan nasib sendiri harus didukung mayoritas rakyat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua