Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Periode kedua LUKMEN jangan tinggalkan kesan buruk
  • Jumat, 07 September 2018 — 17:44
  • 1889x views

Periode kedua LUKMEN jangan tinggalkan kesan buruk

"Bagaimana rakyat melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Fokus lima tahun itu diarahkan ke sana," kata Septer Manufandu kepada Jubi, Jumat (7/9/2018).
Mantan Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, J Septer Manufandu - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Mantan Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, J Septer Manufandu mengatakan, masih ada pekerjaan gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) lima tahun lalu yang belum tuntas dan itu harus menjadi fokus pada masa pemerintahan periode kedua LUKMEN, 2018-2023, agar nantinya tidak meninggalkan kesan buruk.

Selain melanjutkan program yang belum tuntas lima tahun lalu misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan percepatan pembangunan lainnya, yang perlu dilakukan LUKMEN menurut Manufandu adalah menggunakan kekuatan masyarakat, terutama di kampung-kampung untuk membangun dirinya sendiri, dengan memanfaatkan dana yang ada, misalnya dana kampung, dana Prospek dan lainnya. 

"Bagaimana rakyat melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Fokus lima tahun itu diarahkan ke sana," kata Septer Manufandu kepada Jubi, Jumat (7/9/2018).

Dengan begitu, pada masa pemerintahan periode kedua, Lukas Enembe-Klemen Tinal tidak meninggalkan kesan buruk, tapi jejak di mana rakyat berdaya, karena melakukan pekerjaan sendiri di kampung.

"Itu yang harus dilakukan selain membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan hal lainnya, karena orang asli Papua mayoritas berada di kampung-kampung," ucapnya.

Dari sisi adat, Dewan Adat Papua (DAP) berharap, pada masa kepemimpinan LUKMEN lima tahun mendatang dapat melahirkan produk hukum (Perdasi/Perdasus) untuk melindungi dan memperkuat posisi masyarakat adat, terutama keberadaan lembaga adat.

"Makanya kami menyusun draf Raperdasus masyarakat adat dan telah diserahan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua," kata Sekretaris II DAP, John NR Gobai.

Berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat adat di antaranya seni, budaya, bahasa daerah, badan usaha masyarakat adat, kampung adat dan kewenangan masyarakat adat mengelola potensi sumber daya alam di wilayahnya menurut Gobai, diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Bawaslu Papua: Rekomendasi Panwaslu Paniai No 068  illegal 

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe