TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. KPK perintahkan ASN koruptor dipecat
  • Rabu, 12 September 2018 — 08:34
  • 1174x views

KPK perintahkan ASN koruptor dipecat

"Semua koruptor kena, baik mantan terpidana korupsi maupun yang saat ini masih berproses dan menjalani masa hukuman. Perintahnya harus diberhentikan dengan tidak hormat dari statusnya sebagai ASN," ungkap Sugiyono.
Ilustrasi, ASN koruptor – Jubi/Infonawacita.com
ANTARA
[email protected]
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dipecat.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari, Selasa (11/9/2018), mengatakan surat KPK sudah diterima beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat Inspektorat akan membentuk tim untuk mendata para ASN koruptor di daerah tersebut.

"Semua koruptor kena, baik mantan terpidana korupsi maupun yang saat ini masih berproses dan menjalani masa hukuman. Perintahnya harus diberhentikan dengan tidak hormat dari statusnya sebagai ASN," ungkap Sugiyono.

Ia menyebutkan setelah tim terbentuk pihaknya akan berkoordinasi dengan Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan negeri Manokwari serta Pengadilan Tipikor Papua Barat.

Belum lama ini, lanjut dia, pihaknya melakukan pertemuan bersama KPK di Jakarta. Selain penegakan hukum, langkah ini ditempuh untuk memberi efek jera serta mencegah bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Selain dipecat, kata dia, para ASN koruptor diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang mereka terima setelah menyandang status terpidana.

"Jadi begini, sesuai aturan satu bulan setelah perkaranya inkrah (berkekuatan hukum tetap) yang bersangkutan tidak boleh menerima gaji. Nah itu yang kita akan cek dulu di bagian keuangan. Kalau mereka menerima gaji berarti wajib dikembalikan," tuturnya.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah tepat sebagai upaya bersih-bersih di lingkungan Pemprov Papua Barat. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Diduga ada permainan, solar bersubsidi langka di Teluk Wondama

Selanjutnya

Walhi Papua dan Papua Barat: Stop sawit demi pelestarian hutan Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe