Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pastor Amo: Tidak masuk akal, anggota DPRD terima Rp 100 juta tiap bulan
  • Rabu, 12 September 2018 — 15:03
  • 5853x views

Pastor Amo: Tidak masuk akal, anggota DPRD terima Rp 100 juta tiap bulan

Ketua DPRD Merauke mendapatkan Rp 150 juta tiap bulan. Dua wakil ketua yakni Marotus Solikah serta Beny Latumahina menerima Rp 120 juta. Sedangkan 27 anggota biasa mendapatkan Rp 100 juta/bulan.
Kantor DPRD Kabupaten Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, MSC menilai dana hearing bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang diterima setiap bulan dengan nilai sangat besar itu, Rp 100 juta per bulan, sangat tidak masuk akal.

Penegasan itu disampaikan Pastor Amo, saat dihubungi melalui telpon selulernya, Rabu (12/9/2018). 

“Saya ingin pertanyakan, dana hearing yang diterima anggota dewan tiap bulan dengan kisaran antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta itu, apakah dialokasikan setiap tahun,” tanya Pastor Amo.

“Kalau setiap tahun begitu, menjadi pertanyaan lagi apakah hearing dengan masyarakat dilakukan? Karena mengikuti perkembangan pemberitaan tahun-tahun sebelumnya, hampir tidak terekspos,” imbuhnya.

Namun demikian, jelas pastor, kalaupun baru dialokasikan dalam tahun 2018, sudah dapat disimpulkan bahwa dana yang sangat besar itu, semata-mata digunakan 30 anggota DPRD Merauke untuk kepentingan politik sekaligus menggalang dukungan suara agar dapat terpilih kembali.

“Ya jelas dong, motifnya mengarah kepada kepentingan politik dan bukan memperjuangkan berbagai aspirasi yang disuarakan masyarakat,” tegasnya.

Reses, lanjut pastor, menjadi tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan. Namun persoalannya adalah anggaran yang begitu besar dialokasikan, apalagi bersumber dari APBD Kabupaten Merauke.

“Silakan orang lain menafsirkan seperti apa. Tetapi bagi saya, dana hearing yang digelontorkan tersebut penuh dengan muatan politis, yang dimainkan anggota DPRD Merauke,” katanya.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, menegaskan dana hearing bagi pimpinan dan anggota dewan yang berjumlah 30 orang itu nilanya sangat fantastis.

Lalu, katanya, dana dimaksud lebih banyak digunakan untuk memperkaya diri sendiri, berfoyafoya hingga plesiran bersama keluarga ke sejumlah daerah di luar Papua.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Merauke mendapatkan Rp 150 juta tiap bulan. Dua wakil ketua yakni Marotus Solikah serta Beny Latumahina menerima Rp 120 juta. Sedangkan 27 anggota biasa mendapatkan Rp 100 juta/bulan. (*)

loading...

Sebelumnya

Hutomo Mandala Putra ikut panen padi di SP-9

Selanjutnya

Dana hearing anggota DPRD Merauke per bulan Rp 100 juta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe