Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penggabungan OPD Pemprov Papua harus sesuai aturan
  • Rabu, 12 September 2018 — 19:10
  • 831x views

Penggabungan OPD Pemprov Papua harus sesuai aturan

Harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), OPD apa saja yang akan digabungkan
Ilustrasi Kantor Gubernur Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, mengingatkan agar rencana Gubernur Papua, Lukas Enembe merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas sama, harus mengacu pada aturan.

Wakil ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, perampingan OPD mesti dilakukan sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, yang turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016.

"Selain itu harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), OPD apa saja yang akan digabungkan," kata Tan via sambungan telepon, Rabu (12/9/2018).

Meski begitu menurutnya, Komisi I DPR Papua mendukung kebijakan itu, apalagi alasannya untuk menghemat anggaran.

"Lebih baik anggaran itu untuk kepentingan rakyat Papua. Semua kebijakan kepala daerah yang positif pasti kami dukung," ujarnya.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih (FISIP Uncen) Jayapura, Laus D.C. Rumayom mengatakan hal serupa. Namun menurutnya, yang perlu dilihat apakah itu merupakan suatu kebutuhan atau seperti apa.

"Kalau dilihat pada masa pemerintahannya jilid II, Lukas Enembe lebih memaksimalkan apa yang dilakukan pada periode pertama. Tapi tidak bisa serta merta mengatakan Undang-Undangnya seperti ini, sehingga harus begini," kata Laus D.C. Rumayom kepada Jubi.

Katanya, evaluasi dari gubernurlah yang akan menentukan seperti apa arah kebijakan. Apakah OPD digabung, atau dipisah barulah diletakkan pada regulasi yang mendukung, sehingga konsistensi terhadap Otsus nampak.

"Kalau dipaksakan diubah karena aturan, yang mengerti konteks pemerintahan lokal dengan masalah klasik di Papua itu repot," ujarnya.

Namun lanjut dia, gubernur juga mesti diberi kebebasan berimprovisasi karena memiliki hak prerogatif untuk mengiyakan regulasi mana yang akan dipakai. "Lebih daripada itu, hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ucapnya. (*)


 

loading...

Sebelumnya

Bawa 153 butir amunisi, RW ditangkap di Bandara Timika

Selanjutnya

KNPB Pusat dukung Kanaky tentukan nasib sendiri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe