Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pilkada tak langsung bukan tidak demokrasi
  • Rabu, 12 September 2018 — 20:07
  • 998x views

Pilkada tak langsung bukan tidak demokrasi

"Sering pilkada di Papua berujung masalah. Anggaran puluhan miliar harus disiapkan untuk menyelesaikan konflik. Nyawa hilang percuma," kata Murib.
Ilustrasi kantor DPR Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, pilkada tak langsung bukan tidak demokrasi, namun lantaran adanya beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.

Hal itu dikatakan Tan, terkait pernyataan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib yang menyatakan, pihaknya akan mendorong agar pilkada di Papua dikembalikan ke DPR.

"Sebenarnya sistem demokrasi itu ada yang langsung seperti sekarang ini dan ada yang tidak langsung atau pemilihan di DPR. Pilkada langsung di Papua selama ini tidak hanya butuh biaya besar, juga banyak masyarakat korban," kata Tan via teleponnya, Rabu (12/9/2018).  

Menurutnya, melihat proses demokrasi langsung selama ini, akan lebih hemat jika pemilihan kepala daerah (gubernur-wakil gubernur) dilakukan di DPR Papua atau DPRD kabupaten (kota) untuk pilkada bupati (wali kota).

Katanya, secara pribadi ia mendukung keinginan MRP itu. Apalagi ini bukan baru baru, namun wacana tersebut sudah ada sejak beberapa waktu lalu.

"Tapi memang butuh kerja keras. Semua pihak perlu duduk bersama, termasuk para akademisi mengkaji itu agar bagaimana dapat dikabulkan. Dimasukkan dalam regulasi yang ada," ujarnya. 

Ketua MRP, Timotius Murib saat menemui demonstran di halaman kantor MRP, Senin (10/9/2018) mengatakan, pihaknya akan berinisiatif mendorong ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar mengkaji kembali pelaksanaan pilkada di Papua untuk dikembalikan ke DPR.

"Sering pilkada di Papua berujung masalah. Anggaran puluhan miliar harus disiapkan untuk menyelesaikan konflik. Nyawa hilang percuma," kata Murib.

Namun salah satu akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih (FISIP Uncen) Jayapura, Hiskia C.H Sapioper kepada Jubi beberapa waktu lalu mengatakan, pilkada tak langsung sama saja mengembalikan demokrasi di Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba).

"Jika itu dilakukan, mengalami kemunduran. Menciderai apa yang diperjuangkan menuju era reformasi. Menciderai demokrasi," kata Sapioper kala itu. (*)

loading...

Sebelumnya

KNPB Pusat dukung Kanaky tentukan nasib sendiri

Selanjutnya

Penyelesaian kasus Paniai “tersandera” izin dari Mabes TNI- Kemenpolkam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe