Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Dana hearing anggota DPRD Merauke per bulan Rp 100 juta
  • Kamis, 13 September 2018 — 08:18
  • 795x views

Dana hearing anggota DPRD Merauke per bulan Rp 100 juta

Betapa tidak, untuk Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, mendapatkan Rp 150 juta. Sedangkan dua wakil ketua lain yakni Marotus Solikah serta Beny Latumahina masing-masing mendapatkan Rp 120 juta. Sedangkan 27 anggota dewan lain mendapatkan Rp 100 juta tiap bulan.
Kantor DPRD Kabupaten Merauke yang terletak di Jalan Brawijaya – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SEJAK Januari 2018,  sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke menerima dana hearing yang nilainya selangit dan sangat fantastis. Hearing memang penting sepanjang memberikan manfaat langsung kepada rakyat yang memilih mereka.

Betapa tidak, untuk Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, mendapatkan Rp 150 juta. Sedangkan dua wakil ketua lain yakni Marotus Solikah serta Beny Latumahina masing-masing mendapatkan Rp 120 juta.

Sedangkan 27 anggota dewan lain mendapatkan Rp 100 juta tiap bulan. Dana yang nilainya sangat besar itu, dan mendapat sorotan berbagai kalangan dalam beberapa minggu  terakhir melalui media sosial dan menjadi viral.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, saat ditemui Jubi Selasa, 11 September 2018, menegaskan dana yang diterima wakil rakyat di Brawijaya, nilainya sangat fantastis. Apalagi sumber uangnya dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke

“Jadi, rekan-rekan wartawan bisa mengkalkulasi berapa besar dana yang tersedot hanya untuk wakil rakyat terhormat itu setiap tahun. Nilainya tidak main-main hingga miliaran rupiah,” tegasnya.

Dana yang nilainya sangat besar diterima DPRD Merauke tiap bulan itu dialokasikan untuk pembangunan perumahan masyarakat atau perbaikan jalan maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan lebih baik dan memberikan manfaat besar.

“Saya tidak habis pikir, kira-kira dana yang diterima dewan antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan dimanfaatkan untuk apa saja. Kalau hanya hearing, masa nilainya sebesar itu,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Harry, produktifitas DPRD Merauke juga tak ada. Apa yang telah dibuat selama kurang lebih empat tahun untuk kepentingan rakyat?

Dia mengaku, dari informasi yang diperoleh, dana hearing lebih banyak dimanfaatkan untuk berfoya-foya di luar daerah. Bahkan digunakan plesiran bersama keluarga ke Bali dan sejumlah daerah lain.

“Bagi saya, telah ada korupsi berjamaah yang dilakukan 30 anggota DPRD Kabupaten Merauke. Lalu, dasar hukum untuk mendapatkan dana dimaksud, tidak jelas. Katanya mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) Merauke. Namun belakangan berkembang lagi jika menggunakan dasar hukum  peraturan daerah (Perda),” katanya.

Selama ini, menurutnya, dewan telah menerima gaji, honor, dan tunjangan serta lain-lain.

“Kok masih merampas uang rakyat tiap bulan senilai Rp 100 juta yang nilainya sangat fantastis,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya mendapatkan informasi kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tiap bulan hanya mendapatkan dana hearing Rp 50 juta yang harus berkunjung dari satu kabupaten ke kabupaten lain.

“Tapi kenapa DPRD Merauke menerima sampai Rp 100 juta. Berapa sih sulitnya menjangkau satu kampung dan distrik yang tersebar di Kabupaten Merauke,” katanya.

Dia mencontohkan ketika dewan melakukan kunjungan ke Muting sehari, anggaran yang dihabiskan tidak terlalu besar.

“Kalau saya bawa Rp 5 juta ke sana, masih ada sisa dibawa pulang. Lalu Rp 100 juta tiap bulan itu, pemanfaatannya untuk apa saja,” tanya dia.

Harry menilai dana dimaksud diterima untuk kepentingan politik, memperkaya diri sendiri serta hura-hura keluar daerah, dan kegiatan lain yang tidak bermanfaat.

“Kami tidak akan tinggal diam menyuarakan uang rakyat yang telah digunakan lebih banyak untuk kepentingan pribadi semua anggota DPRD Merauke,” tegasnya.

“Dulunya para wakil rakyat meminta mobil. Setelah diberikan pemerintah, diributkan, dan dikembalikan. Sekarang minta dana dengan nilai sangat besar. Kok tega-teganya wakil rakyat memanfaatkan kesempatan  mendapatkan keuntungan,” katanya.

Ditambahkan, ia bersama beberapa rekan lain akan terus berjuang agar dana ratusan juta tersebut, harus dikembalikan. Karena itu adalah uang yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Merauke tahun 2018.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Heribertus Silubun, membenarkan adanya dana tersebut yang diterima. Namun, dana dimaksud tidak digunakan hanya untuk hearing tetapi juga dialog serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya perda.

Lalu, menurut Heribertus,  dari sisi aturan dan prosedur sudah sesuai. Karena ada dalam kode rekening  Kementerian Keuangan RI.

“Memang setelah ditetapkan dan berjalan sekitar empat bulan, kami melakukan evaluasi kembali. Karena melihat dana yang dialokasikan tiap anggota dewan sangat besar. Jadi, dilakukan pergeseran dalam APBD Perubahan,” ungkapnya.

Intinya, kata da, telah dilakukan rasionalisasi kembali  dengan maksud agar anggaran dikurangi untuk membangun kinerja lebih produktif. Setelah  rapat internal dewan, disepakati dikurangi sekitar Rp 240 juta.

“Untuk lebih jelasnya ditanyakan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Albert Rapami,” saran dia.

Dengan adanya rasionalisasi, sudah dipastikan dana yang diterima dewan tiap bulan mengalami penurunan. Itu dilakukan agar tak ada penilaian dari masyarakat jika dewan melakukan pemborosan.

Ditanya  dasar hukum menerima dana dimaksud, Heribertus menegaskan jelas ada.

“Masa tidak ada dasar hukum, lalu  kami berani cairkan dana. Jelasnya ditanya lagi ke Sekwan peraturan keuangan tentang penempatan rekening belanja bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam kode rekening tersebut memberikan ruang bagi pimpinan dan anggota dewan menganggarkan biaya perjalanan untuk kunjungan yang ada dalam tiga item diatas.

Disinggung lagi apakah payung hukum digunakan adalah Perbup Merauke, Heribertus mengaku itu beda lagi. Karena Perbut menyangkut PP 18 sehubungan dengan tunjangan transportasi maupun perumahan.

 “Saya menegaskan kembali bahwa penetapan anggaran, harus ada dasar hukum jelas. Lalu sebelum dikucurkan, dilakukan evaluasi terlebih dahulu di provinsi sekaligus akan ditetapkan dan direalisasikan,” ungkap dia.

Menyangkut besarnya uang yang diterima, Heribertus mengaku antara dewan dan pemerintah mempunyai kewenangan dalam bidang anggaran.  Jadi, dikembalikan ke masing-masing daerah, tergantung kemampuan keuangan.

Kan setiap daerah memiliki anggaran berbeda. Sehingga DPRD yang mendapatkan juga berbeda nilainya,” ujarnya.

Sekwan DPRD Merauke, Albert Rapami, yang hendak dikonfirmasi di kantornya tidak berada di tempat. Menurut stafnya, Rapami sedang tugas keluar daerah.

Diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2017

Anggota DPRD Merauke lainnya, Hendrikus Hengky Ndiken, membenarkan setiap bulan dialokasikan anggaran untuk ketua dewan senilai Rp 150 juta. Sedangkan dua wakil ketua masing-masing Rp 120 juta. Sedangkan anggota biasa Rp 100 juta.

Dana tersebut, jelas Hengky, dialokasikan dalam APBD Kabupaten Merauke tahun 2018. Lalu, ada aturan hukumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang kesejahteraan dewan.

Dijelaskan, selama ini dewan tak bisa menggunakan gaji yang sangat terbatas untuk reses maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan aturan PP dimaksud, akhirnya dewan memanfaatkan untuk berbagai kegiatan  demi  kepentingan rakyat.

“Perlu saya jelaskan bahwa dana Rp 100 juta, tidak otomatis diambil DPRD. Kalau ada kegiatan, baru dananya dicairkan setelah pertanggungjawaban. Ketika tak ada kegiatan, otomatis uang masuk kembali ke rekening daerah,” tegasnya.

“Kami tak gunakan dana dimaksud untuk berfoya-foya. Tetapi demi melakukan reses maupun hearing maupun kegiatan lain yang bermanfaat,” ungkap Hengky.

Ditanya berapa dana yang dihabiskan sekali hearing, Hengky mengaku sekitar Rp 35 juta. Karena dihadirkan dalam pertemuan adalah 100 warga. Lalu selain diberikan makan, juga uang transportasi.   (*)

loading...

Sebelumnya

Pastor Amo: Tidak masuk akal, anggota DPRD terima Rp 100 juta tiap bulan

Selanjutnya

Intelektual Marind: Yang kami persoalkan besarnya dana hearing

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe