Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. OPD di Papua diminta stop terima pegawai honorer
  • Kamis, 13 September 2018 — 12:58
  • 638x views

OPD di Papua diminta stop terima pegawai honorer

Kami minta semua ini dihentikan dulu, persoalan yang ada dituntaskan dulu
Asisten bidang umum Papua, Eliysa Auri - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta tidak lagi menerima pegawai honorer. Saat ini jumlah honorer yang belum diangkat masih sangat banyak.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan saat ini masih ada laporan mengenai adanya OPD yang menerima tenaga honorer baru. Sedangkan yang lama belum jelas nasibnya. 

"Kami minta semua ini dihentikan dulu, persoalan yang ada dituntaskan dulu," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Soal tuntutan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi dan Kota Jayapura, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua terkait mekanisme mengikuti tes online CPNS.

"Mereka memang sudah bertemu dengan saya, tapi ada aturannya. Kalau umurnya di bawah 35 tahun maka bisa ikut tes, kalau sudah lewat, maka sudah tidak bisa," ujarnya.

“Intinya kami sudah kembalikan semua ini kepada BKD, kami berharap ada penjelasan soal mekanisme penerimaan tes CPNS ini," sambungnya.

Tenaga honorer K2 yang sudah cukup lama mengabdi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Bahkan ada yang sejak 2005.

“Yang jelas Pemerintah Provinsi Papua memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan nasib mereka," kata Auri.

Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda mengatakan nasib tenaga honorer K2 di lingkungan pemerintahan provinsi Papua, menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat.

"Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat mengenai nasib tenaga honorer K2," kata Wenda. (*)

 

 

 

 

loading...

Sebelumnya

Akademisi: Gubernur perlu evaluasi kinerja OPD

Selanjutnya

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe