Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Intelektual Marind: Yang kami persoalkan besarnya dana hearing
  • Kamis, 13 September 2018 — 17:21
  • 485x views

Intelektual Marind: Yang kami persoalkan besarnya dana hearing

“Yang kami persoalkan adalah besarnya dana yang diterima anggota DPRD Merauke dengan nilai yang sangat fantastis, antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan,” ungkap Harry, kepada Jubi, Kamis (13/9/2018).
Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi - Seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken, menegaskan pihaknya tak mempersoalkan adanya rekening dari Kementerian Keuangan RI terkait alokasi anggaran untuk 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke.

“Yang kami persoalkan adalah besarnya dana yang diterima anggota DPRD Merauke dengan nilai yang sangat fantastis, antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan,” ungkap Harry, kepada Jubi, Kamis (13/9/2018).

Harry mengaku pihaknya telah membaca statement dari anggota DPRD Merauke, Heribertus Silubun, jika anggaran yang dialokasikan terdapat dalam rekening pemerintah.

“Bagi kami bukan itu akar permasalahannya. Tetapi yang kami soroti adalah nilai uangnya,” tegas dia.

Ditanya jika acuan dialokasikan dana dimaksud adalah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, Harry mempertanyakan apakah termasuk dengan nilai uangnya yang diterima?

“Kita harus lihat dan mengetahui apakah ada standar uang diterima anggota dewan tiap bulan antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta atau tidak. Itu paling penting agar publik mengetahui,” katanya.

Dijelaskan jika setiap anggota dewan menerima antara Rp 35 juta sampai Rp 50 juta, mungkin masih  diterima masyarakat. Justru nilainya sangat fantastis, sehingga aksi protes dilancarkan berbagai kalangan.

Dalam kesempatan itu, dia minta kepada masyarakat tidak memilih lagi 30 anggota DPRD Merauke sekarang yang akan bertarung kembali tahun 2019 mendatang.

“Kita harus melakukan provokasi kepada masyarakat agar tak memilih mereka. Karena selama di lembaga DPRD Merauke lima tahun, tak ada yang berhasil dilakukan untuk kepentingan banyak orang,” tegasnya.

Justru, menurutnya, lebih banyak memperkaya diri dan plesiran keluar daerah bersama keluarga serta berfoya-foya menikmati makanan di hotel berbintang. Lucunya lagi, memposting agenda pribadi tersebut di media sosial. Ini sesuatu sangat lucu.

Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, MSC mengungkapkan dana hearing yang diterima pimpinan dan anggota dewan antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta itu, penuh dengan kepentingan politis.

“Jelas sekali ada kepentingan politik dibangun wakil rakyat di Brawijaya. Karena sudah menjelang pemilu legislatif, sehingga dengan dana dimaksud, digunakan untuk kepentingan mencari dukungan kepada masyarakat di kampung,” tegasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dana hearing anggota DPRD Merauke per bulan Rp 100 juta

Selanjutnya

DPRD diminta perjuangkan pembangunan asrama di kampung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe