Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Masyarakat adat dan LSM kaji RTRW Papua
  • Kamis, 13 September 2018 — 18:55
  • 969x views

Masyarakat adat dan LSM kaji RTRW Papua

Perda RTRW dinilai belum mengakomodir kepentingan masyarakat adat sehingga harus di-review kembali. Dengan itu, mereka akan dilibatkan dalam perencanaan tata ruang wilayah.
Direktur Yayasan INTSIA, Bastian Wamafma (kanan) ketika memberi keterangan kepada Jubi di Abepura, Kamis, 13 September 2018 - Jubi/Timo Marten
Timoteus Marten
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Yayasan INTSIA bersama Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Papua sebagai mitra The Asia Foundation (TAF) melakukan workshop bersama sejumlah LSM untuk mengkaji, analisis, dan merekomendasikan sejumlah hal, untuk meninjau kembali Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

Perda RTRW dinilai belum mengakomodir kepentingan masyarakat adat sehingga harus di-review kembali. Dengan itu, mereka akan dilibatkan dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Direktur Yayasan INTSIA, Bastian Wamafma, mengatakan kegiatan ini dilakukan selama tiga hari, 12-15 September 2018. Para peserta dihadiri Kipra, LBH Papua, Jerat Papua, Jurusan Planologi USTJ, PTPPMA, masyarakat adat Namblong, dan sejumlah LSM lainnya.

“Hari pertama kita bahas tentang penjelasan tata ruang. Lalu bagaimana peran masyarakat sipil untuk mempengaruhi dalam kebijakan tata ruang,” kata Wamafma kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Selanjutnya, hari kedua, pihaknya memfokuskan pada analisis untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penjelasan tata ruang wilayah. Rekomendasi itu akan diberikan kepada pemerintah.

“Sementara masih analisa. Rekomendasikan besok (Jumat, 14/9)). Sebenarnnya ada RTRW. Tapi dalam aturan itu belum ada keterlibatan masyarakat adat,” katanya.

Manajer Program Yayasan INTSIA, Yosep Watopa, mengatakan ada tiga isu yang menjadi rekomendasi nanti. Pertama, isu keruangan. Ini berkaitan dengan pemanfaatan ruang, apakah konsisten dengan RTRW atau tidak.

Misalnya investasi pada ruang budidaya, investasi sawit, apakah betul di HPK atau masuk di kawasan hutan lindung, sehingga itu dianalisa.

“Apakah konsisten dengan Perda bahwa Provinsi Papua akan mempertahankan 60 persen kawasan lindung dan 90 persen kawasan hutan,” kata Watopa.

Kedua, lanjutnya,menganalisis peraturan perundang-undangan. Misalnya Perdasus Nomor 22 yang membicarakan tentang hak ulayat masyarakat adat. Hal ini akan dimasukkan untuk rekomendasi.

“Kelompok ketiga, bicara tentang kekhususan, karena Provinsi Papua Otsus sehingga RTRW harus ada kekhususan, yakni tentang masyarakat adat, hak-hak mereka, dan perannya dalam penyususan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTRW.

“Itu juga nanti dimasukkan dalam Perda, karena perda tidak menyebutkan posisi, peran, hak dan kewajiban masyarakat adat. Menyangkut sistem sonasi yang mesti diakomodir dalam RTRW,” katanya.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Orya Distrik Unurum Guay, Matias Sanggra, mengatakan di wilayah adatnya masih ada hutan lindung dan hutan HPH. Beberapa perusahaan masih beroperasi di sana.

Di distrik dengan enam kampung ini, masyarakat ingin mencabut HPH, tetapi mengalami kendala, karena harus melalui Dinas Kehutanan.

“Ini menjadi kendala. Kami masukkan kegiatan harus melalui perusahaan ini,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tempat-tempat keramat Suku Besar Yerisiam Gua terus saja dibabat

Selanjutnya

Lindungi hak masyarakat adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe