Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penyelesaian kasus Paniai “tersandera” izin dari Mabes TNI- Kemenpolkam
  • Kamis, 13 September 2018 — 19:14
  • 1230x views

Penyelesaian kasus Paniai “tersandera” izin dari Mabes TNI- Kemenpolkam

Kami heran itu TNI. Padahal presiden adalah panglima tertinggi. Kenapa tak bisa lihat instruksi presiden. Inikan sudah pembangkangan.
Ilustrasi makam korban penembakan Paniai - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, penyelesaian kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, "tersandera" oleh izin dari Markas Besar (Mabes) TNI dan Kementerian Politik dan Keamanan (Polkam)

Ia mengatakan, Komnas HAM kesulitan meminta izin Panglima TNI untuk meminta keterangan anggota TNI yang bertugas di Koramil maupun Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara yang bertugas atau berada di sekitar lokasi saat kasus Paniai terjadi.

Menurutnya, hingga kini tak satu pun anggota TNI yang dimintai keterangan dalam kasus itu.

Komnas HAM sudah mengajukan surat permintaan izin kepada Panglima TNI dan mengajukan surat beraudiens guna menjelaskan hal itu, namun Panglima TNI beralasan itu ranah Polkam.

"Kami cek di Polkam, Polkam bilang di Panglima TNI. Jadi terkait meminta keterangan anggota Paskhas dan anggota Koramil dalam kasus Paniai, itu tersandera di Mabes TNI dan Polkam, ini sangat disayangkan," kata Ramandey kepada Jubi, Kamis (13/9/2018).

Adapun institusi Polri, kata Ramandey, mengizinkan anggotanya untuk dimintai keterangan. Sudah delapan anggota Polri yang dimintai keterangan.

"Dalam bulan ini rencananya ada tiga orang lagi yang akan dimintai keterangan. Polisi sangat terbuka dan mengikuti petunjuk Presiden," ujarnya.

Komnas HAM meminta panglima TNI memberikan kejelasan, karena Komnas HAM hanya meminta keterangan terkait kasus Paniai, bukan memeriksa, karena presiden telah menginstruksikan hal itu.

"Kami heran itu TNI. Padahal presiden adalah panglima tertinggi. Kenapa tak bisa lihat instruksi presiden. Inikan sudah pembangkangan. TNI jangan menganggap kebal hukum dalam peradilan HAM dan peradilan umum. Jangan bertahan dengan hukum militernya," ucapnya.

Sementara Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, kasus penembakan yang melukai belasan warga sipil dan menyebabkan empat remaja meninggal dunia itu, akan memperburuk citra pemerintah yang semakin tak dipercaya dunia internasional dan rakyat.

"Kami minta pengusutan kasus Paniai dilanjutkan ke Kejaksaan Agung karena sudah ada BAP serta bukti visum," kata Gobai kepada Jubi belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Pilkada tak langsung bukan tidak demokrasi

Selanjutnya

Kehadiran Koopsau di Biak dinilai akan perpanjang luka OAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe