Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bawaslu Papua periksa Komisioner KPU Kota Jayapura
  • Kamis, 13 September 2018 — 20:21
  • 855x views

Bawaslu Papua periksa Komisioner KPU Kota Jayapura

Mereka diduga melanggar administrasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Kantor Bawaslu Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua memeriksa ketua dan komisioner KPU Kota Jayapura, Kamis (13/9/2018). Mereka diduga melanggar administrasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Divisi Penegakan Bawaslu Papua, Amandus Situmorang usai pemeriksaan pendahuluan mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya sesuai Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018.

"Ini temuan dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Jayapura terhadap tahapan yang ada. Ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura," kata Amandus.

Menurutnya, dugaan pelanggaran administrasi Pemilu itu karena KPU Kota Jayapura tidak menyerahkan salinan DPT kepada Bawaslu setempat dan partai politik peserta Pemilu 2019.

"Kemudian terkait data DPT, masih ada tanda X pada DPT yang diberikan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan terganggunya tahapan pengumuman," ucapnya.

Katanya, sesuai pasal 24 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, mekanisme penyelesaian penanganan temuan Bawaslu kabupaten (kota), ditangani oleh Bawaslu provinsi.

Dari hasil pemeriksaan itu lanjut Amandus, pihaknya akan melihat apakah temuan Bawaslu Kota Jayapura memenuhi syarat.

"Kami akan pleno untuk diputuskan pemeriksaan pendahuluannya seperti apa. Apakah memenuhi syarat formil atau materil untuk dilanjutkan pemeriksaan," ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan meminta masyarakat memeriksa namanya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan apakah mereka terdaftar dalam DPT.

Menurutnya, DPT Kota Jayapura yang telah ditetapkan 311.897, sedangkan data Disdukcapil wajib KTP elektronik sebanyak 312.376.

"Ada selisih 578 data. Selisih itu merupakan mereka yang dikategorikan pemilih pemula, pensiunan (TNI/Polri), di bawah umur tapi sudah menikah atau pendatang baru. Mereka harus melapor ke Disdukcapil agar dapat terakomodir," kata Rinto Pakpahan. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Enembe : Puncak Jaya jangan jadi ladang pembantaian manusia

Selanjutnya

Bawaslu Kota Jayapura diminta selesaikan sengkarut pelantikan Panwas Distrik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe