Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bawaslu Kota Jayapura diminta selesaikan sengkarut pelantikan Panwas Distrik
  • Kamis, 13 September 2018 — 20:48
  • 952x views

Bawaslu Kota Jayapura diminta selesaikan sengkarut pelantikan Panwas Distrik

Bawaslu Papua telah memanggil ketua serta anggota Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan klarifikasi.
Komisioner Bawaslu Papua, Amandus Situmorang - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua meminta Bawaslu Kota Jayapura menyelesaikan sengkarut pelantikan 14 anggota Panitia Pengawas (Panwas) tingkat Distrik se-Kota Jayapura, 18 Agustus 2018 lalu.

Divisi Penegakan Bawaslu Papua, Amandus Situmorang mengatakan, pihaknya telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait masalah pelantikan Panwas Distrik. Bawaslu Papua telah memanggil ketua serta anggota Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan klarifikasi.

"Kami panggil setelah adanya laporan itu beberapa waktu lalu. Terkait distrik-distrik yang dipermasalahkan itu, kami minta segera diselesaikan," kata Amandus menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (13/9/2018).

Sebagai Bawaslu tingkat atas menurut Amandus, pihaknya telah melakukan tugas dengan memanggil Bawaslu Kota Jayapura untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Nanti seperti apa penyelesaiannya ada di Bawaslu Kota Jayapura," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Panwas Distrik Jayapura Utara, Agustina Rumabatu mengatakan, pelantikan 14 anggota Panwas Distrik tidak memiliki dasar hukum, karena dilaksanakan mendadak dan tidak transparan ke publik.

"Pelantikan juga tertutup bagi publik, bahkan Forkopimda, KPU Kota Jayapura sebagai mitra penyelenggara pemilu seperti luput dari acara pelantikan," kata Agustina Rumabatu, akhir Agustus lalu.

Menurutnya, pelantikan anggota Panwas Distrik untuk Pemilihan Legislatif dan Pimilihan Presiden 2019 tanpa melalui proses seleksi perekrutan sebagaimana diatur pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan badan pengawas pemilu nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antara waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, panwaslu kabupaten (kota), panwaslu kecamatan, panwaslu lapangan. (*)


 

loading...

Sebelumnya

Bawaslu Papua periksa Komisioner KPU Kota Jayapura

Selanjutnya

Bupati Puncak Jaya klaim pergantian 302 kepala kampung sudah prosedural

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe