PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Mengancam demokrasi, LBH Jakarta kecam Maklumat Kapolda Metro Jaya
  • Kamis, 24 November 2016 — 12:10
  • 599x views

Mengancam demokrasi, LBH Jakarta kecam Maklumat Kapolda Metro Jaya

Di dalamnya juga menyatakan larangan makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, hendak memisahkan diri dari NKRI dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia. Bagi Algif hal itu persis seperti yang dialami aktivis-aktivis di Papua yang melakukan aksi protes damai.
Isi Maklumat Kapolda Metro Jaya jelang aksi tanggal 2 Desember - IST

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menegaskan bahwa Maklumat Kapolda Metro Jaya bernomor Mak/04/XI/2016 perihal Penyampaian Pendapat di Muka Umum berpotensi mengancam demokrasi.

LBH Jakarta juga berpendapat bahwa Kepolisian sebetulnya hanya mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Maklumat yang berisi ancaman kepada demonstran itu.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, melalui pernyataan persnya yang diterima redaksi, Rabu (23/11/2016), mengatakan tindakan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan kemunduran di era reformasi. “Kepolisian mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan maklumat yang berisi ancaman kepada demonstran,” ujarnya.

LBH mengungkap ada lima masalah terkait Maklumat yang dikeluarkan untuk antisipasi demonstrasi yang diadakan tanggal 2 Desember 2016 oleh berbagai organisasi masyarakat.

“Pertama pembatasan aksi itu mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi; penggunaan pasal makar yang multitafsir hanya akan jadi ajang kriminalisasi aktivis seperti masa Orde Baru;  kemudian ancaman pidana hukuman mati hanya tunjukkan Indonesia gagal mengevaluasi kebijakan hukuman matinya; lalu pembatasan waktu aksi itu bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998, apalagi alasan yang mengada-ngada seperti tidak boleh mengganggu fungsi jalan raya/arus lalu lintas,” ungkap Algif.

Maklumat tersebut, lanjutnya, merupakan ancaman terhadap kelompok masyarakat sipil lain yang menyuarakan ketidakadilan.

Di dalamnya juga menyatakan larangan makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, hendak memisahkan diri dari NKRI dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia. Bagi Algif hal itu persis seperti yang dialami aktivis-aktivis di Papua yang melakukan aksi protes damai.

“Diera reformasi, pasal makar ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis Papua yang melakukan protes. Aktivis Papua dikenakan pasal makar hanya karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera yang boleh dikibarkan di era Presiden Gus Dur,” kata dia.

Menurut LBH, adalah hal yang berlebihan jika kepolisian menerapkan pasal makar hanya karena ekspresi. “Perlu diingat rezim yang berkuasa saat ini menikmati betul kebebasan berekspresi ini ketika melawan Orde Baru, menurunkan Gus Dur, ataupun mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” tegasnya.

Dilansir Tempo.co, Selasa (22/11) Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan berencana menyebarkan empat poin maklumatnya menggunakan helikopter terkait rencana demo 2 Desember. Iriawan juga bakal mengerahkan 27 ribu pasukan dari berbagai daerah untuk mengamankan Jakarta.

“Maklumat ini saya buat tadi malam, dan akan disebar secara paralel,” ujarnya saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa.

Pihaknya juga mengerahkan jajaran dari tingkat polres hingga polsek di seluruh Jakarta untuk menyebarkan isi maklumat tersebut. Bahkan ia juga meminta bantuan TNI dan pemerintah DKI Jakarta.(*)

Sebelumnya

Maskapai PNG Air dapat ijin terbang lagi dari Mt Hagen ke Jayapura

Selanjutnya

DPRP minta Bupati Paniai desak Wiranto umumkan hasil investigasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua