Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pemprov Papua Barat bertekad pertahanan opini WTP
  • Jumat, 14 September 2018 — 18:52
  • 918x views

Pemprov Papua Barat bertekad pertahanan opini WTP

"Tim inspektorat ini akan membuka jalan untuk tim pemeriksa BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan peninjauan lapangan. Kami harapkan tidak ada temuan," ujar Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari, Jumat (14/9/2018). 
Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Hans Kapisa
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua Barat bertekan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk itu, tiga bulan sisa jelang waktu tutup anggaran APBD Provinsi Papua Barat tahun 2018, tim dari Inspektorat Papua Barat akan meninjau langsung pembangunan fisik seluruh kegiatan proyek di provinsi tersebut. 

"Tim inspektorat ini akan membuka jalan untuk tim pemeriksa BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan peninjauan lapangan. Kami harapkan tidak ada temuan," ujar Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari, Jumat (14/9/2018). 

Dijelaskan Sugiyono, tim akan turun karena Inspektorat Papua Barat  juga sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

"Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Dari segi pencapaian visi, misi, dan program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," jelasnya.

APIP, kata Sugiyono, selama tahun 2018 ini banyak menerima pengaduan, baik dari OPD maupun dari Pokja, dan beberapa pengaduan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan lelang proyek dan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk minimalisasi temuan, pihaknya harus turun lapangan. Pasalnya, tahun 2018 Pemprov Papua Barat bertekad pertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Jadi kami turun lapangan ini untuk pantau SPJ sekaligus pantau kegiatan fisik. Cepat atau lambat suatu pekerjaan, itu tergantung OPD dan kami akan menilai setelah tim turun, kami cek selesai berapa persen fisiknya," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Awal Desember, semua ASN koruptor akan dipecat

Selanjutnya

Antrian di SPBU semrawut, Wagub Papua Barat gusar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe