Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua akan kaji pemecatan ASN karena korupsi
  • Minggu, 16 September 2018 — 19:23
  • 842x views

Pemprov Papua akan kaji pemecatan ASN karena korupsi

Meskipun keputusan tersebut telah disepakati, namun pihaknya tidak serta merta lakukan itu semena-mena.
Ilustrasi ASN Papua - Jubi.Dok
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Meskipun setuju, Pemerintah Provinsi Papua mengaku masih akan mengkaji keputusan terkait pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan meskipun keputusan tersebut telah disepakati, namun pihaknya tidak serta merta lakukan itu semena-mena. Karena itu masih akan dikaji antara surat keputusan Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN.

Selanjutnya, memertimbangkan tingkat (kesalahan) pegawai yang melakukan korupsi. Terakhir disesuaikan lagi dengan UU ASN dan kepegawaian daerah. “Dari situ baru kita ambil keputusan maupun langkah-langkah yang tepat,” kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (16/9/2018).

Menanggapi itu, ujar ia, Pemprov segera mensosialisasikan keputusan terkait pemecatan ASN yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat, pemerintah Papua sampai saat ini belum melakukan penghitungan berapa jumlah ASN di seluruh Papua ang telah dijatuhi hukuman karena melakukan korupsi.

“Soal data kami belum bisa bicara sampai kesitu. Mungkin saat ini kita mau sosialisasi dulu kepada seluruh ASN yang ada, karena ketika keputusan ini turun, yang bersangkutan tidak kaget. Sebab keputusan ini sudah memiliki ketetapan hukum pula,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya siap mendukung keputusan itu, dan dirinya berharap bagaimana agar surat keputusan ini dijadikan sebagai sebuah referensi, supaya bagaimana ASN di Papua ini bisa mencegah secara dini dan menghindari praktik korupsi

“Pemerintah selalu menginisiasi bagaimana pencegahan korupsi di lingkungan aparatur. Namun jika masih tak diindahkan barulah kami mendorong penyidikan dan penindakan kepada ASN yang tetap melakukan korupsi,” kata Auri.

Sekedar untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN telah menerbitkan keputusan bersama Nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, dan 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan.

Keputusan bersama ini ditetapkan di Jakarta 13 September 2018 yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolu, Menpan RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. (*)

 


 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua puji kinerja badan pengembangan SDM

Selanjutnya

Mahasiswa Pegunungan Papua tolak penerimaan CPNS sistem Daring

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe