Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Belum ada LBH khusus yang tangani anak laki-laki
  • Senin, 17 September 2018 — 19:13
  • 1055x views

Belum ada LBH khusus yang tangani anak laki-laki

“Sebenarnya ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) namun sejauh ini saya belum dengar keberlangsungan lembaga tersebut,” kata Nuraida Duwila kepada Jubi, Senin (17/9/2018) di Jayapura.
Maria Oliva Keytimu sedang mendampingi anak-anak pemulung untuk menulis dan membaca di bawah pohon - Jubi/Frans L Kobun
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
 

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura, Nuraida Duwila mengatakan hingga kini di Papua khususnya di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua belum ada satupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang khusus menangani anak laki-laki di bawah umur.

“Sebenarnya ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) namun sejauh ini saya belum dengar keberlangsungan lembaga tersebut,” kata Nuraida Duwila kepada Jubi, Senin (17/9/2018) di Jayapura.

Mengapa LBH khusus untuk anak laki-laki penting? Menurut Duwila,  advokasi paling banyak dilakukan terhadap ibu dan anak (anak perempuan) tetapi jangan dilupakan bahwa anak laki-laki juga butuh di advokasi.

“Saya contohkan, apabila ada kasus dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki memiliki kasus yang sama. Pastinya yang akan diadvokasi adalah anak perempuan, nah bagaimana dengan anak laki-lakinya? Siap yang menanganinya?,” ujarnya.

Dikatakan bahwa, pada umumya masyarakat lupa bahwa anak laki-laki juga butuh diadvokasi.

“Mungkin jarang terdengar anak laki-laki di bawah usia mendapatkan kekerasan karena selama ini yang mencuat hanya kekerasan terhadap anak perempuan dan ibu. Ini yang mau saya katakan, seharusnya di Papua sudah ada lembaga khusus yang menangani hal ini,” katanya.

Kata Duwila, semisal anak-anak aibon (menyalahgunakan lem aibon untuk mabuk) sering ditangani oleh Dinas Sosial. Padahal seharusnya ditilik lagi apakah anak-anak tersebut hanya melakukan pelarian karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuan mereka.

“Pasti ada perlakuan yang tidak menyenangkan dalam rumah sehingga anak-anak tersebut lebih memilih di jalanan ketimbang harus di rumah. Nah ini yang perlu di advokasi. Kalau hanya sekadar memberikan penyuluhan dan edukasi saya rasa tidak cukup. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan advokasi kepada anak tersebut dan juga orang tua dari anak tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano bekerja sama dengan Yayasan Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja , pimpinan OPD, Polresta, BNN Papua melakukan penertiban bagi orang mabuk, pengguna narkoba, anak-anak aibon (penyalahgunaan lem Aibon) dan orang gangguan jiwa yang berkeliaran di wilayah Kota Jayapura.

“Kami harus menertibkan mereka, sebab mereka ini tanggung jawab pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Sosial, agar dibina dan direhabilitasi agar Kota Jayapura tertib dari hal-hal yang membahayakan generasi muda,” katanya saat melakukan pertemuan terbatas di raung rapat Wali Kota Jayapura belum lama ini.

Mano mengatakan, khusus bagi anak di bawah umur yang masih usia sekolah, maka mereka harus disekolahkan, sedangkan yang sudah dewasa, apabila sudah pulih diberi pekerjaan.

“Anak anak asli Papua di bawah umur harus didata, agar mereka disekolahkan kembali sebab mereka itu tulang punggung bangsa,” terangnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bawaslu Papua: KPU Papua harus tegur KPU Kota Jayapura

Selanjutnya

DPRD Jayapura: Harus ada sosialisasi sebelum penertiban “pasar kaget”

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe