Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Bupati Puncak Jaya: Isu pemindahan kampung, hoax 
  • Selasa, 18 September 2018 — 18:19
  • 927x views

Bupati Puncak Jaya: Isu pemindahan kampung, hoax 

“Saya sebagai bupati mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Pemindahan kampung dari distrik ke distrik tertentu adalah isu yang tidak benar dan itu berita hoax,” kata Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (18/9/2018).
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda (kiri), menyerahkan bantuan kepada masyarakat – Jubi/Pemkab Puncak Jaya
Jean Bisay
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Isu pemindahan kampung di Kabupaten Puncak Jaya sengaja dihembuskan oknum-oknum tertentu untuk menciptakan konflik.

“Saya sebagai bupati mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Pemindahan kampung dari distrik ke distrik tertentu adalah isu yang tidak benar dan itu berita hoax,” kata Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (18/9/2018).

Yang benar adalah, kata Yuni Wonda, kepala kampung yang dilantiknya diprotes masyarakat kampung karena dinilai bukan berasal dari masyarakat kampung setempat atau tidak memiliki dusun di kampung itu.

“Sehingga tidak benar jika ada anggapan bahwa pemerintah memindahkan kampung dari distrik tertentu ke distrik yang lain,” katanya.

Wonda menegaskan prosedur pemindahan kampung dari satu distrik ke distrik tertentu tidak semudah yang dibayangkan atau dibicarakan. Karena prosesnya diatur berdasarkan perundang-undangan dan mengacu pada administrasi negara.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Wonda juga menjelaskan proses pergantian kepala kampung di Puncak Jaya sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan (PP) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan kepala desa atau kepala kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

“Pergantian yang kami lakukan tidak sembarang ganti, karena kami berpatokan pada aturan. Masa jabatan kepala kampung selama enam tahun dan dapat menjabat selama tiga masa jabatan. Sedangkan kepala kampung yang kemarin kami ganti sebagian besar telah menjabat lebih dari masa jabatan yang ditentukan. Mereka ini kepala kampung yang dilantik Gubernur Lukas Enembe ketika Beliau menjabat Bupati Puncak Jaya,” katanya.

Wonda berharap masyarakat Puncak Jaya tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Para elit politik juda diminta tidak mengeluarkan pernyataan yang menciptakan kontradiksi di masyarakat serta tidak menghasut.

“Untuk menyelesaikan persoalan di Puncak Jaya, kami akan melakukan pemekaran kampung sehingga masalah-masalah dapat segera dituntaskan dan dapat diterima semua pihak,” ujarnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam rapat koordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua, bersama Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dan Pegunugan Bintang, mengatakan pergantian kepala kampung di Puncak Jaya sudah sesuai prosedur.

“Percayakan keputusan bupati dan selanjutnya Bupati Puncak Jaya harus mengembalikan situasi dan kondisi yang aman, termasuk mengembalikan struktur kepala kampung yang lama untuk mencegah kekacauan dan ketidaknyaman. Keputusan hari ini harus tuntas sehinga tidak menimbulkan orang jadi korban. Pergantian kepala kampung ada aturan dan pergantian sudah sesuai dengan aturan,” tegas Gubernur Enembe.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, yang menyarankan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya segera mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan masalah di daerah itu.

Langkah tersebut berupa mencegah tindakan-tindakan provokasi dan segera menyelesaikan pertikaian, kemudian memekarkan kampung-kampung baru. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemda serahkan materi KUA-PPAS perubahan 2018 ke DPRD

Selanjutnya

Pemkab Jayawijaya belum berani buka formasi CPNS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe