Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. KPK luncurkan kode etik politikus dan parpol
  • Kamis, 24 November 2016 — 16:10
  • 1279x views

KPK luncurkan kode etik politikus dan parpol

KPK meluncurkan kode etik bagi para politikus dan partai politik (parpol) untuk mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi – KPK meluncurkan kode etik bagi para politikus dan partai politik (parpol) untuk mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas. “Kami sadar betul tidak mungkin persoalan integritas dan korupsi hanya dikerjakan di KPK. Kami harus bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan yang paling strategis, dan mereka adalah politikus karena mereka pemimpin,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

KPK bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuat Produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB) berupa Naskah Kode Etik Politikus dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal.

Terdapat empat substansi dalam naskah kode etik politikus itu yaitu pertama masuk ke dalam Undang-undang parpol; kedua, naskah ini menjadi salah satu persyaratan mutlak pemberian dana kepada partai politik yang berasal dari APBN.

Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM menjadikan naskah ini sebagai sebagian dari persyaratan mutlak bagi parpol yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham; keempat, adanya tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan parpol.

“Saya kaget dari segi tingkat pendidikan, ada 600-an koruptor yang ditangkap KPK dominan bergelar master, sedangkan ada sekitar 40 orang itu S3, artinya koruptor kebanyakan pendidikan tinggi. Apalagi dari kasus yang 'in kracht', 32 persen perwakilan parpol. Kenyataan itu sangat miris karena kita butuh politisi yang begitu baik dan betul-betul jadi inspirasi,” tambah Laode.

Peneliti senior LIPI Syamsudin Haris mengatakan bahwa kerja sama KPK dengan LIPI sudah terjadi sejak Juni 2016 lalu. “Pertanyaannya mengapa parpol? Kita tahu semua bahwa parpol adalah pilar utama sistem demokrasi kita. Saya kira kita sepakat bahwa demokrasi kita ada di tangan parpol, kalau parpol dan politisinya tidak begitu baik maka sangat mungkin masa depan kita tidak baik juga, cuma masalahnya adalah bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol tidak begitu baik,” tutur Syamsudin. (*)

loading...

Sebelumnya

Setya Novanto jadi Ketua DPR lagi

Selanjutnya

Pemerintah cabut subsidi listrik 900 VA

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe